Lembaga Telik Sandi Perlu Penyegaran?

JABATAN Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang disandang Budi Gunawan sejak 9 September 2016 selayaknya perlu penyegaran. Presiden Joko Widodo dinilai sudah saatnya mereformasi secara total platform lembaga intelijen negara itu.

Hal itu diungkapkan pengamat sosial politik Rudi S Kamri di Jakarta, Jumat (29/11). Menurut Rudi, selama menjabat Kepala BIN, performa Budi Gunawan disebutnya masih debatable. Namun, Rudi mengakui dalam percaturan politik nasional saat ini peran Budi Gunawan.

"Ada beberapa pihak menganggap Budi Gunawan kurang berhasil memimpin  BIN, namun ada pihak lain menganggapnya cukup berhasil. Semua pendapat perlu kajian dan perspektif yang mendalam," paparnya.

Menurut Rudi, setelah sekian lama memimpin BIN, Budi Gunawan sebaiknya diberi tugas baru di lingkungan dekat Presiden Jokowi. Posisi di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), menurut Rudi, pantas diberikan kepada Budi Gunawan.

"Di lembaga ini menurut saya Budi Gunawan layak ditempatkan. Beberapa pengamat politik yang saya hubungi mengamini pendapat saya," cetusnya.

Menurut Rudi, Budi Gunawan layak dipercaya menduduki jabatan di Wantimpres. "Dengan pertimbangan saat ini Tim Ekonomi Presiden sudah cukup solid dan kuat, Presiden Jokowi perlu orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni di bidang keamanan nasional, dan Budi Gunawan dapat mengambil peran strategis tersebut," terangnya.

Jika Budi Gunawan tidak lagi memimpin BIN, menurut Rudi, Presiden selayaknya menempatkan orang sipil untuk memimpin lembaga telik sandi tersebut. Pada era pemerintahan Presiden Soekarno, Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) juga dipimpin orang berlatar belakang sipil yaitu Soebandrio," terangnya.

Tentang figur orang sipil di Indonesia saat ini yang mempunyai kapasitas di bidang intelijen, dinilai Rudi banyak. Salah satunya yang paling menonjol dan mumpuni adalah Suhendra Hadikuntono.

"Rekam jejak Suhendra di bidang intelijen cukup panjang merentang. Kedekatan Suhendra secara personal dengan Wali Nanggroe Aceh dan pimpinan Papua Merdeka merupakan modal kuat dan sangat bisa diharapkan bisa meredam potensi konflik di kedua daerah tersebut. Pada hemat saya apabila kedua daerah tersebut aman terkendali, akan menjadi indikator kuat stabilitas keamanan di Indonesia juga akan berjalan kondusif," tuturnya. (RO/R-1)