Sabtu 30 November 2019, 16:53 WIB

FPI Minta Dialog dengan Mahfud MD dan Tito

Golda Eksa | Politik dan Hukum
FPI Minta Dialog dengan Mahfud MD dan Tito

Antara
Massa Front Pembela Islam (FPI) berunjuk rasa di Jakarta, beberapa waktu lalu.

 

FRONT Pembela Islam (FPI) berharap pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersedia duduk bersama untuk membahas surat keterangan terdaftar (SKT) FPI.

Hingga saat ini, surat perpanjangan izin ormas FPI belum bisa diterbitkan walau sudah ada surat rekomendasi dari Kementerian Agama. Pemerintah menilai perpanjangan SKT itu terganjal persoalan AD/ART.

Ketua Tim Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro menegaskan, konteks yang disampaikan FPI dalam AD/ART terkait khilafah Islamiah, NKRI bersyariah, hisbah, dan jihad, merupakan terminologi yang biasa dalam umat Islam.

"FPI mau membiasakan itu. Hal ini juga bukan suatu yang menakutkan," ujar Sugito ketika dihubungi Media Indonesia, Sabtu (30/11).

Ketua Tim Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro. (MI/Iqbal Al Machmudi)

Berikutnya, terang dia, apa yang terkait dengan penyebutan terminologi tersebut juga tidak lepas dari perjuangan FPI, yakni tetap berdasarkan Pancasila dan NKRI yang tidak bisa terpisahkan.

"Kalau misalnya terminologi itu diperdebatkan, ayo kita duduk bareng. Kami akan siap untuk berdialog dengan Mendagri ataupun Menko Polhukam. Setahu saya, Presiden juga menyampaikan untuk urusan SKT FPI diserahkan sepenuhnya kepada Menko Polhukam dan Mendagri," kata Sugito.

Baca juga: Mendagri Tito Pertanyakan AD/ART FPI

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan proses perpanjangan SKT FPI relatif memakan waktu lebih lama lantaran ada beberapa masalah pada AD/ART ormas tersebut.

Dalam visi-misi FPI, terang Tito, terdapat penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiah, munculnya kata NKRI bersyariah, serta pelaksanaan hisbah atau memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Baca juga: Soal SKT FPI, Mahfud: Tunggu Saja

Tito menyebut implementasi hisbah terkadang dilakukan dengan cara main hakim oleh anggota FPI di lapangan. Fenomena itu kerap terlihat menjelang hari raya keagamaan. (X-15)
 


 

Baca Juga

Dok. Bakamla RI

Bakamla Halau Kapal Pengawas Perikanan Vietnam

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 17 Januari 2021, 13:54 WIB
Kapal asal Vietnam bernama Kiem Ngu 215 diketahui berada di perairan Indonesia sejak Kamis (15/1) lalu karena mengalami kerusakan...
MI/Susanto

Lembaga Pemilu Berusaha Tunjukan Kuasa

👤Emir Chairullah 🕔Minggu 17 Januari 2021, 13:01 WIB
Ia mencontohkan kasus pemberhentian Ketua KPU Arief Budiman oleh DKPP yang dianggap melanggar kode etik karena menemani Anggota KPU Evi...
MI/M Irfan

DPR Harus Uji Listyo Secara Rinci

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 17 Januari 2021, 11:24 WIB
DPR yang bertugas menyampaikan aspirasi masyarakat perlu mendalami rencana kerja Listyo secara mendalam. Termasuk pula gagasan Listyo dalam...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya