PENGAMAT hukum tata negara Refly Harun setuju dengan adanya usulan perubahan masa jabatan presiden. Namun, ia menegaskan, perubahan itu tidak berlaku untuk Presiden Joko Widodo atau sebelumnya.
“Kalau berbicara rencana amendemen jabatan presiden ini tidak ada kaitannya dengan presiden yang sekarang menjabat. Kalau ada kaitannya dengan yang menjabat ini jadi perdebatan yang tidak produktif,” kata Refly dalam diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (24/11).
Refly mengusulkan dua hal. Pertama, masa jabatan berlaku cukup satu periode, tetapi durasinya ditambah menjadi enam atau tujuh tahun. Usulan kedua, lanjut dia, presiden bisa dipilih lebih dari satu periode tetapi tidak berturut-turut.
“Dengan demikian tidak ada incumbent atau petahana. Kalau berbicara presiden tujuh tahun, itu berlaku untuk presiden yang dipilih pada 2024. Kalau bisa lebih masa jabatan dengan diselingi, maka dia berlaku untuk prsiden berikutnya, tidak berlaku untuk presiden Jokowi dan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) atau sebelumnya, yang sudah menjabat sesuai kontrak konstitusnya,” jelasnya.
Baca juga: Surya Paloh Tegaskan Partainya Setia Mendukung Jokowi
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Arsul Sani mengakui ada usul perubahan masa jabatan presiden yang saat ini maksimal dua periode menjadi tiga periode, seiring pembahasan amendemen UUD 1945.
Arsul mengatakan, ada juga usulan masa jabatan presiden diubah menjadi 1x8 tahun. Alasannya, masa jabatan yang lebih lama itu akan membuat presiden-wakil presiden mampu mengeksekusi programnya dengan lebih baik.
"Sekali lagi, itu usul dari luar, bukan dari MPR. Kami hanya menampung semua usulan," ujar Arsul. (OL-2)
