Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KONTESTASI yang terjadi dalam Pilpres 2019 menyisakan dua hal penting. Di satu sisi terjadi penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap sejumlah lembaga negara, tetapi di sisi yang lain terjadi penguatan negara.
Fenomena penguatan itu boleh disebut unik karena dua capres yang berhadapan dalam pilpres, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto akhirnya sama-sama menjadi penguasa. Yang satu presiden, yang satu menjadi menteri.
"Mengapa ini unik? Biasanya setelah pilpres, dua capres tetap berhadapan. Yang satu penguasa, yang satu beroposisi. Namun, yang terjadi pasca-Pilpres 2019, capres yang bersaing sama sama menjadi penguasa, tak pernah terjadi dalam seluruh pemilu langsung Indonesia. Bahkan tak pernah terjadi juga dalam ratusan tahun pilpres Amerika Serikat," kata Denny JA dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, kemarin.
Berdasarkan survei, kata dia, bersatunya dua capres yang bersaing itu positif dan menjadi sebuah terobosan politik yang tak terduga karena out of the box yang justru efeknya memperkuat negara. "Itu sebuah platform baru yang menyatukan kerja sama dan persaingan sekaligus," ucap Denny.
Selain itu, imbuhnya, bersatunya dua capres yang besaing memberikan hikmah politik yang luar biasa bagi persatuan dan kesatuan karena dalam pilpres publik terbelah. "Terjadi pembelahan politik yang dahsyat. Isu agama dimainkan. Banyak persahabatan dan komunitas terbelah. Namun, ketika dua capres bersatu, publik mendapat hikmah tentang berpolitik yang rileks dan lebih santai. Setelah bersaing, kita bisa bekerja sama," ujar pendiri LSI Denny JA itu.
Empat kali survei
LSI Denny JA merilis hasil survei perihal menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara sebagai efek kontestasi Pilpres 2019 dan Pilkada DKI Jakarta 2017. "Kami telah lakukan empat kali survei, yakni pra dan pasca-Pilkada DKI 2017, serta pra dan pasca-Pilpres 2019," kata peneliti senior LSI-Denny JA, Adjie Alfaraby.
Pilkada DKI 2017, kata dia, penting untuk dimasukkan dalam riset karena sebagai salah satu pilkada yang menyedot perhatian publik dan cukup membelah pemilih dalam dua kutub yang terbawa sampai Pilpres 2019. Dari hasil survei itu, jelasnya, tingkat kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara turun, seperti DPD dari 68,7% pada Juli 2018 menjadi 64,2% pada September 2019 atau pascapilpres.
Selanjutnya, trust publik terhadap DPR dari 65% pada Juli 2018 menurun menjadi 63,5% pada September 2019. Demikian pula, KPK dari 89% menjadi 85,7%. "Pada Juli 2018, mereka yang percaya MK bekerja untuk kepentingan rakyat 76,4%. Namun, pascapilpres menurun menjadi 70,2%," katanya.
Begitu pula dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri dari 87,7% menjadi 72,1%, TNI dari 90,4% menjadi 89%, hingga KPU dari 82,3% menjadi 78,1%. Hasil survei yang sama juga terjadi pada pra dan pasca-Pilkada DKI 2017. Meski demikian, Adjie menyebutkan survei itu baru sebatas potret atas efek suatu peristiwa, belum dikatakan sebagai tren. (Ant/P-3)
Sebanyak 53% pekerja penuh waktu mengatakan bahwa mereka menabung lebih sedikit dari rencana, hanya 23% yang mampu menabung lebih banyak dari yang ditargetkan.
Survei YouGov di Indonesia tentang resolusi tahun baru 2025 mengungkapkan 74% responden ingin mengelola keuangan dengan lebih baik.
Lembaga riset Ethical Politics mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 77,73%.
Pramono mengatakan enggan untuk membuat konten khusus terkait pekerjaannya. Sebab, ia tidak terlalu suka untuk tampil di media sosial.
40 persen responden mengaku sangat mengkhawatirkan kemungkinan AS akan terlibat dalam perang besar dengan Iran.
Sebanyak 46% responden menyatakan pendapatan mereka tidak berubah dibandingkan tahun lalu, sementara 18% mengalami penurunan.
Sejak berhasil mendapatkan pendanaan Seri A tahun 2022 lalu, Populix mengaku berupaya memperluas akses masyarakat terhadap riset.
Menteri Agama Nasaruddin Umar dinyatakan terbaik karena dianggap berhasil menurunkan ongkos naik haji.
Kemenangan tersebut merupakan kemenangan bersama. termasuk dua paslon lain yang terlibat pada kontestasi Pilkada Serentak 2024.
PASANGAN M Toha-Rohman mengalami peningkatan elektabilitas di Pilkada Musi Banyuasin berdasarkan survei FIXPOLL Indonesia.
KE manakah 'berlabuh' suara pendukung Anies Baswedan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta? Kiranya jawabannya bukan 'golput' atau tidak menggunakan hak pilih.
Digitalisasi tersebut, menurut Hanta, yang dapat menjadi salah satu penyebab mengapa Persepi tidak mampu memeriksa maupun memverifikasi dua set data yang diberikan oleh Poltracking.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved