Rabu 13 November 2019, 21:42 WIB

Omnibus Law Beri Ruang Pemerintah Pusat Cabut Perda

Golda Eksa | Politik dan Hukum
Omnibus Law Beri Ruang Pemerintah Pusat Cabut Perda

Antara/Puspa Perwitasari
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly

 

MENTERI Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menegaskan, pemerintah akan memasukan poin pencabutan peraturan daerah (perda) oleh pemerintah pusat dalam konsep omnibus law. Semua perda yang dianggap menghambat investasi dapat dibatalkan melalui peraturan presiden.

"Dalam omnibus law akan kita buat perda dapat dibatalkan oleh peraturan presiden," ujar Yasonna kepada wartawan seusai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forkopimda, di SICC, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).

Ia menambahkan, pemudahan investasi merupakan hal penting seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Investasi menjadi penting agar pajak daerah bertambah.

Baca juga : Demi Kemajuan Bangsa, Penegak Hukum Diminta Kedepankan Pencegahan

Menurut dia, sejauh ini pihaknya sedang melakukan sinkronisasi UU, serta menganalisis sejumlah perda yang bermasalah dan kemudian menyelesaikannya. Langkah itu dilakukan agar tidak terjadi benturan dengan semangat kemudahan investasi di Tanah Air.

"Kami akan mengharmonisasi perda-perda untuk mencegah tumpang tindih, untuk mencegah pertentangan vertikal di atasnya, tumpang tindih saling berentangan ke samping atau tidak sejalan dengan keinginan untuk investasi," pungkasnya. (OL-7)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

Kasus Asabri Indikasikan Cuci Uang

👤 (Tri/P-2) 🕔Minggu 17 Januari 2021, 05:55 WIB
JAKSA Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung sudah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap kasus dugaan korupsi...
MI/SUSANTO

Sebagian RUU Tinggal Ketuk Palu

👤(Sru/P-2) 🕔Minggu 17 Januari 2021, 05:50 WIB
SETELAH menetapkan 33 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke Prolegnas RUU Prioritas 2021 bersama...
MI/ADAM DWI P

Gaduh DKPP-KPU Usik Kepercayaan

👤CAHYA MULYANA 🕔Minggu 17 Januari 2021, 05:40 WIB
PUTUSAN Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengenai pemberhentian Arief Budiman dari jabatannya sebagai ketua Komisi Pemilihan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya