Perketat Kepulangan WNI dari Suriah

KEPALA BNPT Suhardi Alius menyebut orang yang melakukan aksi terorisme seperti meledakkan bom di suatu tempat umum tertentu itu disebabkan keinginannya untuk hijrah ke Suriah tak terpenuhi. BNPT juga dalam hal ini sudah bekerja sama dengan Densus 88 Antiteror Polri.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Suhardi mengatakan banyak WNI yang ingin pergi ke Suriah untuk hijrah atau berjihad. Namun, karena banyak yang tertangkap di perbatasan antara Irak dan Suriah, khususnya Turki, mereka dikembalikan ke Indonesia.

"Niatnya belum tercapai untuk hijrah di negara tujuan sehingga mereka yang masih terpapar radikalisme akan melakukan aksi di Indonesia," kata Suhardi saat pemaparan.

"Pelaksanaan tugas BNPT, mengingat BNPT bukan lembaga penegak hukum sehingga deputi penindakan dalam bidang kemampuan dapat melaksanakan tugasnya kepada intelijen untuk membantu Densus 88 Antiteror Polri," imbuhnya.

Suhardi juga melaporkan kegiatan kerja BNPT dalam pencegahan terorisme. Dia menyebut BNPT memiliki program intelijen untuk melakukan pengawasan di media sosial.

Dia juga memberi contoh kasus penusukan mantan Menko Polhukam Wiranto yang pelakunya terpapar paham yang salah dari media sosial.

"Dengan masih marak terorisme kali ini, serta masifnya paham daulah khilafah ISIS di dunia maya, BNPT khususnya bidang penindakan lakukan upaya preemptive, mitigasi, melakukan kegiatan intelijen dengan bentuk satuan tugas melakukan patroli penggalangan jaringan. Sebagai contoh, peristiwa penusukan Bapak Wiranto, yang ditusuk oleh Syahril Alamsyah alias Abu Rara," jelasnya.

MI/Grandyos Zafna

Sebanyak 29 TKW dari Suriah berhasil dipulangkan oleh Kedutaan Besar Indonesia Suriah Damaskus dan Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia.

Ubah radikalisme

Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengusulkan kepada  Suhardi untuk mengubah diksi radikalisme menjadi istilah lain.

Dia meminta kata 'radikalisme' diganti dengan violent extremism atau kekerasan ekstrem.

Menurut Sarifuddin, kata 'radikalisme' itu tanpa sengaja langsung menyudutkan agama tertentu.

"Saya sebenarnya enggak setuju sama diksi 'radikalisasi'. Diksi ini muncul di masa Orde Baru yang berkaitan mengarah ke kiri, tapi setelah Orde Baru ini sehingga sudah ke kanan. Di beberapa kejadian juga dilakukan oleh nonmuslim. Di Selandia Baru dan lain-lain itu kan kekerasan. Apakah kita enggak bisa gunakan diksi 'ekstremis' atau 'kekerasan'?" kata Sudding yang juga mantan Sekjen Partai Hanura itu.

Anggota DPR Komisi III Fraksi Gerindra Rahmat Muhajirin juga meminta Suhardi agar kata 'radikal' itu tak dipakai. Sebab, menurut Rahmat, bahasa itu langsung menyasar ke kelompok agama tertentu.

"Mohon dibatasi, Pak, enggak semua lembaga bicara radikal karena saya khawatir kadang bahasa radikal menyasar kelompok tertentu," ujar Rahmat.

Ichsan Soelistio, anggota Komisi III dari F-PDIP, menambahkan, "Mohon maaf, Pak, kinerja Bapak bagus dan tercapai. Akan tetapi, berdasarkan analisis dari Center of Budget Analysis, sebagian besar anggaran lembaga yang menangani terorisme, termasuk BNPT, habis untuk anggaran yang nonproduktif." (P-1)