PRESIDEN Joko Widodo menyebut sebagai sebuah institusi besar, TNI membutuhkan manajemen yang mampu mengelola hal tersebut dengan baik. Melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI yang ditandatangani Presiden beberapa waktu lalu, Kepala Negara mau mengoptimalisasi pengelolaan TNI yang anggotanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
"Ini mengelola sebuah manajemen yang besar. Coba, berapa TNI kita yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote?" kata Jokowi.
"Di Polri saja ada Kapolri dan ada Wakapolri. Kejaksaan ada jaksa agung dan ada wakil jaksa agung. Di BIN ada kepala BIN ada wakil kepala BIN. Iya kan?" tambahnya.
Presiden menjelaskan, usulan terkait dengan jabatan wakil panglima tersebut sebenarnya merupakan usulan yang sudah ada sejak lama. Presiden juga akan menerima usulan-usulan dari panglima TNI mengenai perwira tinggi yang akan menjabat posisi itu. "Itu sudah usulan lama, tetapi untuk pengisian memang belum. Bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan."
Juru bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman, menjelaskan bahwa saat ini peraturan presiden tentang wamen baru ada untuk wakil menteri pendidikan dan kebudayaan dan wakil panglima TNI. "Untuk yang lainnya masih dalam proses, belum ada kepastian mengenai apakah ada penambahan pada wakil menteri tersebut."
Menurutnya, untuk penambahan wamen, pemerintah berpegangan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Fadjroel juga menegaskan bahwa dengan adanya wamen tidak akan mengganggu tugas dari menterinya. "Wamen memiliki tugas khusus yang menjadi prioritas."
KSK Moeldoko mengatakan ketiga kepala staf yang memimpin satuan TNI saat ini berpeluang diangkat menjadi wakil panglima TNI. (Mal/Nur/Dhk/P-1)
