Jangan kecewakan Marwah Aceh

DUKUNGAN Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haythar kepada Suhendra Hadikuntono untuk menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan marwah dan kehormatan rakyat Aceh. Presiden Joko Widodo diminta mempertimbangkan dengan seksama harapan pemimpin di Aceh itu.

"Sosok Suhendra penting untuk merawat perdamaian di Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Malik Mahmud, kemarin.

Di sisi lain, Juru Bicara Komunitas Jokowi-Ma'ruf Amin Kuat (Kajak) Abdul Khaidir menyatakan dukungan dari Wali Nanggroe Aceh itu sama halnya dengan dukungan masyarakat Aceh secara keseluruhan. "Jangan kecewakan rakyat Aceh. Dukungan Wali Nanggroe ini merupakan marwah masyarakat Aceh," tegas Khaidir.

Sebelumnya, Khaidir menyebutkan sosok Suhendra selama ini sudah berkontribusi banyak dalam menjaga perdamaian di Aceh. "Banyak tokoh nasional tidak memahami proses damai RI dan GAM di Aceh. Tapi sosokb Suhendra sangat memahami psikologis rakyat Aceh sehingga beliau tahu pasti bagaimana memperlakukan rakyat Aceh dengan penuh kehormatan," jelas Khaidir.

Untuk itu, menurut Khaidir, dalam kabinet Indonesia Maju, Jokowi harus bisa menempatkan sosok-sosok yang memiliki kemampuan dan kecakapan sosial yang tinggi serta memiliki jiwa nasionalisme seperti yang ditunjukkan Suhendra dalam menangani masalah Aceh. Kasus pemanggilan mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf oleh Komnas HAM yang sempat membuat situasi Aceh tegang, kata Khaidir, telah diselesaikan oleh Suhendra dengan elegan sehingga seketika mampu meredam gejolak di Aceh. "Wali Nanggroe Aceh secara langsung telah memberikan apresiasi tinggi atas gerakan senyap yang dilakukan Suhendra," cetus Khaidir.

Dengan kiprah, kapasitas dan rekam jejak intelijen serta koneksi dengan berbagai pihak yang dimiliki Suhendra, tegas Khaidir, tidak berlebihan kiranya bila Wali Nanggroe beserta masyarakat Aceh berhara Presiden menempatkan Suhendra sebagai Kepala BIN. "Penempatan Suhendra di badan intelijen tersebut adalah cara cerdas pemerintah dalam merekatkan Sabuk Nusantara dalam bingkai NKRI," tandas Khaidir. (RO/R-1)