Miliki Modal Besar Atasi Intoleransi

HASIL survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI)  menunjukkan pemerintahan Joko Widod-Ma'ruf Amin memiliki modal yang baik untuk menjawab tantangan intoleransi dan penurunan kebebasan sipil. 

"Ada modal yang cukup besar dan bisa dimaksimalkan pemerintahan di periode kedua di tengah tantangan tersebut," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan.

Djayadi mengatakan survei pada September 2019 menunjukkan secara umum ada sejumlah masalah atau gejala menurunnya kebebasan sipil dan meningkatnya intoleransi pada awal periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.  

"Secara umum belum ada perbaikan dalam indikator intoleransi beragama dan berpolitik. Jika dibandingkan dengan di 2018, tahun 2019 cenderung stagnan. Jika dibandingkan dengan di 2017 dan 2016, tampak situasi yang Iebih buruk, khususnya dalam kehidupan berpolitik," paparnya.

Berdasarkan survei, warga muslim yang intoleran terhadap nonmuslim dalam membangun rumah ibadah sebesar 53%. Hanya 36,8% yang mengaku tidak keberatan.

Adapun soal adanya kegiatan acara keagamaan nonmuslim di sekitar mereka, hasilnya lebih baik ketika kalangan muslim yang keberatan hanya 36,4%, sedangkan yang merasa tidak keberatan 54%.      

Di sisi lain, mayoritas muslim merasa keberatan jika nonmuslim menjadi kepala pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, gubernur, wakil presiden, dan presiden. Sikap intoleran kalangan muslim juga tampak dalam hubungan antara mayoritas dan minoritas.

Menurutnya, cukup banyak muslim yang setuju bahwa umat agama minoritas di Indonesia harus mengikuti kemauan muslim mayoritas (37,2%). Namun, hanya 14,8% yang setuju jika umat Islam yang menjadi minoritas di negara lain harus mengikuti mayoritas di negara tersebut.   

Isu radikalisme

Isu radikalisme juga menjadi perhatian serius pemerintahan saat ini. Saking pentingnya isu itu, Jokowi bahkan mengusulkan istilah radikalisme diganti menjadi manipulator agama.

Istilah manipulator agama ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (31/10). Jokowi meminta Menko Polhukam Mahfud MD mengoordinasikan penanganan masalah itu.

Jokowi menegaskan harus ada upaya serius untuk menangkal radikalisme. "Harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya, dengan apa yang sekarang ini banyak disebut yaitu mengenai radikalisme."

Perhatian soal isu radikalisme ini juga disampaikan berulang kali oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. Mahfud meminta masyarakat tetap waspada terhadap penyebaran paham radikal meski pemimpin IS Abu Bakr al-Baghdadi disebut tewas dalam operasi militer Amerika Serikat. (Ant/P-1)