Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
PRESIDEN Joko Widodo mengatakan, tidak perlu ''baper'' alias bawa perasaan terkait pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Ketua Umum PKS Sohibul Iman di kantor PKS pada Rabu (30/10).
''Mungkin Pak Surya Paloh sudah lama tidak ketemu Pak Sohibul Iman, mungkin dengan saya tidak begitu kangen, biasa saja, tidak
perlu dibawa ke perasaan,'' ujar Presiden Jokowi dalam acara diskusi mingguan dengan wartawan kepresidenan di Istana Merdeka Jakarta, siang tadi.
Dari pertemuan Surya Paloh dan Sohibul Iman tersebut, dihasilkan kesepahaman kedua partai yang sama-sama menghargai pilihan politik
masing-masing tapi tetap berjuang bersama memperkuat demokrasi. ''Pertemuannya) biasa saja, partai ketemu partai biasa, sesama tokoh
politik ketemu ya biasa, biasa sekali, tidak ada masalah, jangan dikaitkan NasDem ketemu PKS lalu koalisi rapuh apa hubungannnya? Tidak ada hubungannya,'' tambah Presiden.
Presiden pun menilai demi kebaikan negara, pertemuan tersebut pun baik. ''Untuk kebaikan bangsa, kebaikan negara, ketema-ketemu menurut saya baik saja,'' ungkap Presiden.
Pertemuan antara Surya Paloh dan Sohibul Iman tersebut dimulai pada 16.00 WIB dan berakhir sekitar 17.03 WIB yang menghasilkan tiga nota kesepahaman.
Pertama, kedua partai saling menghormati sikap konstitusional dan pilihan politik masing-masing. Partai NasDem menghormati sikap dan pilihan politik PKS untuk berjuang dari luar pemerintahan. Di
saat yang sama, PKS juga menghormati sikap dan pilihan politik NasDem di dalam pemerintahan. Perbedaan sikap politik kedua partai tidak menjadi penghalang bagi NasDem dan PKS untuk berjuang bersama-sama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi check and
balances di DPR RI.
Kedua, mereka sepakat menjaga kedaulatan NKRI dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 dengan baik dan benar, keluhuran akhlak dan keteladanan para elite sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keduanya juga tidak memberikan tempat kepada tindakan separatisme, komunisme, terorisme, radikalisme, intoleransi, dan lainnya yang bertentangan dengan empat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ketiga, kedua partai menyadari bahwa takdir sosiologis dan historis Bangsa Indonesia adalah warisan sejarah kerjasama para pendiri bangsa antara kelompok nasionalis yang memuliakan nilai-nilai kebangsaan dengan kelompok Islam yang memegang teguh nilai-nilai agama. Oleh karena itu, bagi generasi penerus dari dua komponen bangsa tersebut harus mampu menjaga warisan sejarah pendiri bangsa ini dengan saling menghormati, saling memahami, dan saling bekerja sama, dalam rangka menjaga kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan Partai atau golongan. (OL-11)
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved