Oposisi tidak akan Efektif

DENGAN ­bergabungnya Partai Gerindra ke barisan koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, masa depan demokrasi Indonesia berpotensi suram karena oposisi tidak akan menjadi penyeimbang yang efektif.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai tiga partai yang sampai saat ini masih berada di luar pemerintahan, yaitu PKS, Partai Demokrat, dan PAN, sulit menjadi oposisi bertaji. Kepergian Ge­rindra yang menyeberang ke pusat kekuasaan membuat ­kekuatan mereka jauh berkurang.

Selain karena minoritas di parlemen, jelas Lucius, oposisi juga belum melakukan konsolidasi.

“Kesolidan mereka selama pilpres lalu semata-mata dipersatukan oleh semangat atau misi bersama Gerindra untuk memenangi pilpres. Setelah Gerindra berubah haluan, tak ada alasan yang cukup kuat bagi mereka untuk membangun satu kekuatan oposisi bersama,” ujar Lucius saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Terlebih, dia menilai PAN dan Demokrat sebenarnya tidak siap beroposisi karena sebelumnya condong bergabung dengan pemerintah. Hal itu tampak saat Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Presiden Joko Widodo untuk membangun komunikasi agar bisa masuk ke barisan pemerintah.

Lucius mengatakan hanya PKS yang punya semacam spirit sebagai oposisi. Posisi PKS pun tidak tak terlalu kuat sebab mereka membangun sikap sebagai penyeimbang bukan karena semangat oposisi, tetapi karena menyadari tidak mudah diterima oleh koalisi.

Dengan begitu, kontrol terhadap pemerintah tak bisa lagi diharapkan muncul di parlemen. Kontrol yang efektif diharapkan datang dari masyarakat sipil atau mitra koalisi yang bisa saja tetap kritis.

“Sesama koalisi juga mungkin akan melakukan kontrol terhadap pemerintah, tapi mereka tak akan konsisten dan cenderung sebagai alat bargaining saja,” ujar Lucius.

Peneliti CSIS Arya Fernandes juga menilai bahwa partai-partai saat ini akan lebih cair terhadap kebijakan pemerintah.

“Menurut saya, partai-partai di parlemen nanti akan lebih cair. Meski partai tersebut mendukung pemerintah, mereka yang bicara di parlemen juga bisa berbeda dengan pemerintah. Hal itu karena partai-partai yang tidak membentuk atau memiliki suatu pola yang paten dan permanen,” jelasnya.

Dia menekankan, ketika kabinet sudah terbentuk, ­dibutuhkan partai-partai yang secara ­reguler melakukan pengawasan dan mencermati setiap kebijakan pemerintah.

Belum berubah

Kekuatan oposisi makin diragukan karena menurut politikus Demokrat Ferdinand Hutahean, partai berlambang Mercy itu belum menentukan sikap politik. Dia menjelaskan, meski tak mendapat kursi di Kabinet Indonesia Maju, Demokrat masih mendukung Jokowi-Amin sesuai dengan pidato SBY pada 9 September lalu.

“Sampai hari ini sikap Demokrat belum ada perubahan. Untuk selanjutnya seperti apa, nanti akan disampaikan langsung oleh ketua umum,” tandas Ferdinand.
 
Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengingatkan partai yang berada di luar pemerintahan untuk tak asal beda dalam menjalankan peran. Mereka sebaiknya mengkritisi program pemerintah berdasarkan apakah program tersebut demi kepentingan rakyat atau tidak.

Kendati hanya ada tiga partai di luar pemerintah, Willy yakin bukan berarti mekanisme checks and balances untuk mengontrol pemerintah akan mandek. Partai NasDem pun tetap akan bersikap kritis jika ada kebijakan pemerintah yang tidak tepat. (Iam/Nur/X-8)