Banyak ASN Berideologi Menyimpang, Pancasila jadi Terancam

HASIL riset sejumlah lembaga yang menyebut adanya aparatur sipil negara (ASN) tidak setuju dengan Pancasila menjadi bukti bahwa upaya pengarusutamaan idelogi tersebut harus dilakukan secara masif.

Tanggung Jawab untuk membumikan Pancasila pun tidak boleh hanya diserahkan kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan negara, tetapi perlu melibatkan semua komponen bangsa.

Demikian dikatakan Plt Kepala BPIP Hariyono saat berkunjung ke Kantor Media Group, Jakarta, Rabu (16/10). Hariyono yang datang bersama Direktur Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan BPIP disambut oleh pimpinan Media Group.

Menurut dia, indikator adanya aparatur negara yang tidak respek dengan Pancasila sangat jelas. Bahkan, masih banyak pula ditemukan ujaran kebencian yang digunakan oleh ASN dan masyarakat, khususnya ketika menyampaikan pendapat di media sosial.

"Hal ini menurut saya sangat darurat. Oleh karena itu, perlu pengarusutamaan Pancasila secara masif dilakukan semua pihak," katanya.

Di era milenial ini, terang dia, upaya membumikan Pancasila tidak akan berhasil tanpa melibatkan peran media massa dan media sosial. Dukungan dan kemitraan media massa serta pegiat media sosial sangat diharapkan untuk bersama-sama membumikan Pancasila di tengah masyarakat.

Ia berharap Media Group dapat menjalin kerja sama dengan BPIP dalam pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila, khususnya kepada generasi muda. Upaya tersebut merupakan langkah konkret untuk menyikapi ketidakhadiran Pancasila di ruang publik dalam dua dekade terakhir, sejak reformasi 1998.

"Sesuai saran Presiden Joko Widodo, bagaimana Pancasila itu disampaikan kepada anak muda sesuai konteks zamannya. Sehingga, Pancasila selain menyenangkan tapi juga penuh makna. Ini tidak mungkin dilakukan BPIP sendirian tanpa kerja sama dengan pihak lain," tandasnya. (OL-8)