Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
SEBANYAK 30 ribu personel gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan disiagakan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pada 20 Oktober mendatang.
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR RI akan memberlakukan proses pembersihan atau clearance jelang hari pelantikan tersebut. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan pelantikan dapat berjalan dengan baik.
“Terkait pelaksanaan hal-hal terkait keamanan pada tanggal tersebut, beberapa tempat akan kami clearance, untuk bisa tidak adanya orang untuk hadir di gedung MPR dan DPR ini, agar pelaksanaan pelantikan akan berjalan dengan baik,” kata Puan, dalam sesi jumpa pers, usai Rapat Koordinasi bersama jajaran TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).
Adapun jumlah personel yang disiagakan, lanjut politisi PDI-Perjuangan itu, nantinya akan menyisir kawasan ring satu dan ring dua, di sekitar Kompleks Parlemen. “Tentunya (pengamanan) sudah akan diatur, sehingga pelaksanaan (pelantikan) bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.
Jika sesuai rencana, acara pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin akan dimulai pada pukul 14.30 WIB di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen.
Terkait hal tersebut, Puan mengatakan bahwa sejumlah rapat koordinasi akan terus dilangsungkan, termasuk rapat koordinasi bersama jajaran MPR RI, esok hari.
“Jadi prinsipnya adalah kami selaku tuan rumah bersama MPR akan siap melaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan tentu saja gabungan dari TNI Polri beserta seluruh jajarannya siap untuk melaksanakan pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah V itu.
Terkait clearance, Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono juga menyampaikan bahwa sesuai instruksi, bersama dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya sudah menyiapkan perimeter di sekitar Kompleks Parlemen.
Eko Margiyono menambahkan bahwa penerapan perimeter ini sama seperti saat menghadapi unjuk rasa mahasiswa, beberapa waktu lalu.
“Kita sudah menyiapkan perimeter di sekitaran Kompleks Parlemen. Kita sudah menyiapkan pengamanan seperti halnya kita menghadapi unjuk rasa beberapa saat yang lalu. Jadi tidak ada yang spesifik, kami mengimbau kepada pengunjuk rasa tidak ada yang berusaha mendekati Gedung DPR/MPR,” kata Pangdam Jaya. OL-09)
Putra bungsu Presiden Jokowi itu juga menyebut bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini.
Ia menilai ada perpecahan antara Jokowi dengan PDIP yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.
Beragam pembangunan telah dilakukan selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
JIKA tidak ada aral melintang pada 20 Oktober 2024 nanti, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin akan segera berakhir.
"Pada pilihan 2019, pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin itu cenderung pilihannya untuk sementara ini masih banyak ke Ganjar Pranowo," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan
Surya Paloh menyampaikan pesan kepada seluruh anggota Fraksi NasDem agar tetap mendukung penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin (Jokowi-Maruf).
Ganjar Pranowo mengaku belum mendapatkan surat undangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghadiri secara langsung penetapan pemenang Pilpres 2024 di kantor KPU RI.
KPU mengundang pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk penetapan presdien dan wapres terpilih Pilpres 2024.
Jair Bolsonaro enggan melihat rival politiknya, yakni Luiz Inacio Lula da Silva, dilantik untuk menggantikan posisinya sebagai Presiden Brasil.
Abdul Latif Rashid yang terpilih sebagai Presiden yang diharapkan membawa Irak keluar dari krisis politik yang terjadi satu tahun terakhir.
Masih banyak RS yang belum memiliki kemampuan biaya untuk merenovasi kelas perawatan menjadi seperti yang diamanatkan KRIS.
Penolakan yang merata dari berbagai aspek masyarakat, dilatarbelakangi sejumlah alasan. Mulai dari perbaikan ekonomi, pandemi covid-19, hingga pembangunan Ibu Kota Negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved