Formappi: DPR Bisa Tumpul Sebelum Bekerja

FORUM Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti pemilihan alat kelengkapan dewan (AKD) yang ditunda hingga nama-nama di kabinet muncul. Hal itu dapat menumpulkan kinerja DPR.

Pimpinan bahkan pembentukan AKD nampaknya akan menunggu hingga kepastian nama-nama menteri yang mengisi kabinet diumumkan.

"Ini karena kerja AKD akan berhubungan dengan kementerian terkait yang menjadi mitra kerja. Dengan kepastian siapa menteri yang menggawangi pos kabinet tertentu, ada kepastian juga pada fraksi-fraksi di DPR mengincar AKD tertentu yang menterinya sama dengan fraksi atau sekelompok dengan mereka," kata peneliti Formappi Lucius Karus saat dihubungi, Minggu (13/10).

Meski begitu penyesuaian antara menteri dan DPR sangat penting untuk berbagai agenda partai yang dijalankan kementerian dan diawasi oleh AKD yang dipimpin orang dari kelompok yang sama.

Namun, Formappi menilai hal itu dapat menimbulkan spekulasi yang positif maupun negatif.

"Agenda ini bisa untuk motif yang positif tetapi bisa juga untuk kepentingan mengamankan permainan yang mungkin saja terjadi untuk kepentingan partai," tuturnya.

Dengan kata lain, jika partai ingin memanfaatkan sumber daya pada departemen atau kementerian yang dipimpin kadernya, maka dengan mudah akan diamankan oleh AKD yang dipimpin oleh politikus dari fraksi yang sama.

"Ini sangat mungkin jadi alasan kenapa pembentukan AKD belum juga dilakukan sampai sekarang. Padahal jika hanya untuk kepentingan kerja parlemen, tak ada urusan pembentukan AKD diundur-undur untuk alasan yang tidak jelas. DPR tak perlu bergantung pada kabinet untuk sekadar memulai pekerjaan sebagai wakil rakyat," ungkapnya.

Baca juga: Soal AKD, PPP Ingin Musyawarah

Lucius menilai penundaan pembentukan AKD bukan sebuah kebetulan atau karena ada agenda lain parlemen yang menghambatnya. Hal ini karena ada kepentingan fraksi-fraksi dengan kepastian menteri di kabinet, ingin diselesaikan dengan pimpinan AKD yang ingin direbut oleh partai.

"Iya, potensi matinya kontrol parlemen terhadap eksekutif. Bagaimana parlemen akan secara obyektif mengawasi menteri yang satu partai? Jadi akan tumpul dengan sendirinya kegarangan fungsi pengawasan DPR," jelasnya.

"Kalau kadang nampak galak, sangat mungkin karena tak sedang ingin mengawasi tetapi sedang menaikkan posisi tawar untuk negosiasi tertentu yang menyimpang," tutupnya.(OL-5)