Fraksi NasDem Dorong RKUHP Dibahas Kembali secara Komprehensif

FRAKSI NasDem akan mendorong pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana (RKUHP) nantinya dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya terbatas pada pasal-pasal yang sebelumnya menyulut kontroversi di masyarakat.

Fraksi NasDem pun akan mengkomunikasikan hal tersebut kepada fraksi-fraksi lainnya. Demikian disampaikan Anggota DPR RI Fraksi NasDem Taufik Basari.

"Ke depannya, Fraksi NasDem berharap RKUHP ini dilakukan pembahasan secara menyeluruh," katanya dalam diskusi yang bertajuk RKUHP dan Restorasi Hukum di Indonesia, di Jakarta, Jumat (11/10).

Pembahasan RKUHP harus dilakukan secara menyeluruh, kata dia, lantaran memang ada kebutuhan untuk mengkaji kembali keseluruhan pasal-pasal di dalam RKUHP tersebut.

"Setelah kita melakukan kajian ulang terhadap RKUHP ini ada beberapa permasalahan-permasalahan terkait dengan penerapan teori hukum pidana dan asas-asas hukum pidana yang memang harus kita lihat keberadaannya di dalam pasal-pasal di RKUHP," terangnya.

Baca juga : Revisi KUHP Didorong Masuk Prolegnas

Fraksi NasDem, kata Taufik, sudah melakukan kajian awal terhadap isi RKUHP tersebut. Itu kemudian akan diperdalam kembali dengan melakukan diskusi bersama elemen masyarakat lainnya.

"Kita berencana untuk keliling ke beberapa kampus, berdiskusi dengan akademisi," ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, pembahasan RKUHP tidak kemudian hanya melibatkan ahli hukum pidana, tetapi juga harus melibatkan ahli-ahli di bidang lainnya baik sosiologi, antropologi atau bidang keilmuan lainnya.

"Bicara hukum pidana aspeknya luas, termasuk juga yang akan kita lakukan adalah melakukan simulasi terhadap penerapan pasal-pasal yang ada di RKUHP. Simulasi itu menjadi penting karena ternyata keberatan-keberatan yang ada ini kan terkait apabila ketentuan tersebut dilaksanakan ternyata imbasnya bisa bermacam-macam," paparnya.

Taufik berharap pembahasan RKUHP bisa selesai di periode DPR 2019-2024.

Baca juga : Forum Rektor Indonesia Ajak Semua Pihak Jaga Kondusivitas

"Kita niatkan untuk melakukan lobi-lobi dengan fraksi-fraksi lain, meyakinkan mereka dengan argumentasi yang masuk akal, mudah-mudahan fraksi-fraksi lain punya semangat yang sama," katanya.

Sementara itu, Kepala Departemen Hukum Pidana STIH Jentera Anugerah Rizki Akbari mengatakan, dalam pembahasan RKUHP harus ada visi dan politik hukum yang jelas ke depannya. Maka itu, kata dia, penting untuk dilakukan evaluasi kembali sebelum membahas RKUHP lebih lanjut.

"Yang paling penting kita punya visi dan politik hukum yang jelas, kita maunya ke depan apa. Caranya evaluasi dulu, susun dulu, baru perubahan itu disesuaikan ke sana," ucapnya.

Terkait target pembahasan RKUHP, Anugerah menekankan, output bukan lah yang terpenting. Menurutnya, materi yang tertuang dalam RKUHP yang sudah tersusun dengan baik lah yang harus menjadi fokus dalam pembahasan RKUHP tersebut.

"Yang penting bukan outputnya, selesai atau enggak, (tapi) materinya udah oke apa enggak. Itu dulu yang harus diperbaiki. Karena kalau itu sudah terjadi, buat jangka waktu seperti apa pun itu enggak jadi soal karena pada akhirnya masyarakat puas," tandasnya. (OL-7)