Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM menyikapi kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat ini, pimpinan sejumlah organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) berkumpul di Paledang, Bogor, Jawa Barat, untuk mempersiapkan Kongres Pemuda Indonesia Jilid II.
Beberapa OKP yang hadir di antaranya Ketua Umum IPPMI M Rafik Perkasa Alamsyah, Ketua Umum BKPRMI Said Aldi Al Idrus, Ketua Umum PP Pemuda Bulan Bintang Azanil Kelana, Ketua Umum Himpunan Pemuda Al Khaeraat, Husen Idrus Alhabsyi, Ketua Umum DPN Gema Kosgoro Untung Kurniadi, dan Ketua Umum Pemuda Islam Pemi Apriyanto.
Koordinator Kongres Pemuda Indonesia Jilid II, M Rafik Perkasa Alamsyah, menyatakan seluruh organisasi kepemudaan lintas agama, suku, dan golongan akan menghadiri kongres tersebut. "Kongres akan dihadiri pimpinan OKP nasional," ujar Rafik di Bogor, kemarin.
Menurut Rafik, banyaknya konflik sosial saat ini yang mengakibatkan ancaman disintegrasi bangsa, mendorong kaum muda untuk tampil dan menghidupkan kembali roh Sumpah Pemuda 1928. "Momentum ini kita ambil untuk menghidupkan kembali roh Sumpah Pemuda 1928," tegas Rafik.
Selain itu, Ketua Umum PP Himmah Aminullah Siagian berharap rekonsiliasi nasional harus segera dilaksanakan jika ingin NKRI tetap terjaga sebagaimana mestinya. "Gejala perpecahan sudah pada fase yang mengkhawatirkan. Kita akan merumuskan konsep strategis agar kondisi bangsa ini ke depan menjadi lebih baik," cetus Aminullah.
Menurut dia, kongres pemuda Indonesia juga akan mempertegas keberadaan Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara bagi seluruh lapaisan masyarakat yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Pendiri bangsa ini dengan susah payah sudah memutuskan bahwa Pancasila merupakan produk final sebagai dasar negara. Oleh karena itu, pemuda Indonesia akan menolak segala jenis rumusan terkait dasar negara selain Pancasila," tandas Aminullah.
Ia pun memastikan bahwa Kongres Pemuda Indonesia Jilid II juga akan merumuskan Sumpah Pemuda Jilid II dan Maklumat Paledang.
Lebih lanjut, Rafik menyatakan Maklumat Paledang akan terdiri dari lima poin. Pertama, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Air Indonesia. Kedua, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.
Ketiga, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Keempat, putra dan putri Indonesia, mengaku dasar negara yang satu, Pancasila. Kelima, putra dan putri Indonesia, bersatu untuk berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. (DD/P-3)
Musda ke-VIII Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten resmi ditutup dan menandai babak baru kepemimpinan organisasi kepemudaan di Tanah Jawara.
Generasi muda perlu ruang untuk kembali merumuskan harapan dan arah masa depan.
Generasi muda, termasuk yang tergabung dalam Karang Taruna, didorong untuk terus terlibat dalam memperkuat sektor ekraf.
Beberapa pemuda terlihat mengacungkan balok dan menghantamkan benda tersebut ke arah mobil yang melintas
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XX/Tahun 2025 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal dinilai berpotensi mengubah peta demokrasi Indonesia secara drastis.
Guru Besar UNJ, Abdul Haris Fatgehipon, menegaskan perlunya rekonstruksi gerakan kebangsaan dengan menempatkan pemuda sebagai aktor utama.
PENGAMAT Transportasi Darmaningtyas mengatakan parkir liar di Jakarta akan menjadi sumber pemasukan bagi organisasi masyarakat (ormas) alih-alih menambah kas daerah.
Pemprov DKI tegas melarang sweeping rumah makan oleh ormas selama Ramadhan. Gubernur Pramono Anung ingin Jakarta tetap damai dan harmonis.
Meski telah memiliki kekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan tersebut hingga kini masih terganjal kendala pengamanan di lapangan.
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.
Kemendagri menegaskan langkah penegakan hukum oleh Polda Riau terhadap ketua ormas di Riau telah dilakukan secara terukur dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved