Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
PEMBAHASAN revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan didorong untuk masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2019-2024. RKUHP dinilai menjadi salah satu payung hukum yang dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan bangsa ke depan.
"Iya, ada beberapa poin yang harus diperbaiki, dan harus kita perbaiki," kata anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.
Menurut dia, Indonesia membutuhkan KUHP baru sebab KUHP yang digunakan selama ini merupakan warisan kolonial Belanda. Andreas berharap tak ada lagi aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak RKUHP. Pasalnya, tuntut-an mahasiswa sudah dipenuhi.
"Yang diprotes kan semua sudah dipenuhi, RKUHP sudah ditunda, RUU KPK itu sudah selesai. Ikuti saja mekanismenya," ungkap dia.
Dia menyadari gelombang protes dari mahasiswa membuat tingkat kepercayaan terhadap parlemen menurun. Dia pun bertekad meningkatkan kinerja legislator.
"Tentu dengan beberapa catat-an yang berkaitan dengan perso-nal anggota DPR maupun dengan mekanisme persidangan. Harus lebih efektif sehingga kritik yang berkaitan dengan legislasi itu bisa diperbaiki," ujar dia.
Andreas meminta dewan melakukan perencanaan yang matang untuk memperbaiki proses legislasi. Pembuatan UU ataupun revisi UU bukan sekadar mencapai target. Yang terpenting, kualitas dari UU tersebut baik.
"Jadi, yang benar-benar dibutuhkan masyarakat," kata dia.
Sebelumnya, pemerintah dan DPR sepakat untuk merevisi KUHP sudah berlaku sejak masa pemerintahan kolonial. Revisi RKUHP sangat penting karena KUHP produk peninggalan Belanda yang berusia lebih dari 100 tahun itu harus menjawab perkembangan zaman.
Meski demikian, pemerintah dan DPR kemudian menunda pengesahan RKUHP menyusul gelombang protes mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat di berbagai kota. Sejumlah pasal kontroversial dalam rancangan RKUHP diputuskan dibahas lagi saksama dan mendalam antara pemerintah dan DPR periode 2019-2024.
Untuk memudahkan pembahasan RKUHP, DPR periode sebelumnya berhasil merampungkan revisi UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) sebagai solusi untuk menuntaskan semua produk legislasi yang tertunda. Artinya, seluruh proses legislasi yang belum selesai di periode sebelumnya dapat dilanjutkan dan dibahas kembali oleh DPR periode berikutnya.
Selain RKUHP, terdapat empat RUU yang akan dilanjutkan pembahasannya (carry over) ke DPR periode 2019-2024, yaitu RUU Pertanahan, RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba), RUU Perkoperasian, serta RUU Pengawasan Obat dan Makanan. (Medcom/P-4)
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
RUU BPIP dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjadi usulan Komisi XIII DPR RI.
Parlemen mengesahkan RUU yang mengusulkan penyelidikan penasihat khusus terhadap Presiden Yoon Suk-yeol atas kegagalan darurat militer.
ANAK-anak di Australia yang usianya di bawah 16 tahun akan dilarang untuk menggunakan media sosial (medsos).
Menurutnya, sistem penegakan hukum terpadu seharusnya menjadi kesatuan rangkaian antarpenegak hukum untuk menanggulangi kejahatan.
Hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok tapi pidana khusus. Ini menjadi politik hukum baru dan menjadi suatu jalan tengah
INDONESIA harus berbangga dengan memiliki produk hukum asli dan menanggalkan produk hukum kolonial.
PASAL perzinaan dalam KUHP yang baru dipastikan tidak akan berdampak negatif terhadap sektor pariwisata dan investasi di Indonesia.
RUU KUHP, merupakan RUU terlama yang dibahas oleh DPR hingga disahkan.
Dia menegaskan yang dilarang itu adalah penghinaan terhadap presiden. Sedangkan kritik terhadap pemerintah maupun kepala negara diperkenankan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved