Aksi Mahasiswa Rentan Disusupi Kelompok Kepentingan Politik

MASIFNYA mahasiswa dan pelajar yang terlibat demonstrasi menolak sejumlah RUU kontroversial merupakan kabar baik tentang demokrasi yang tumbuh dan berkembang di Tanah Air.

Seluruh generasi penerus bangsa yang menggelar aksi di depan Gedung MPR/DPR Senayan maupun di daerah diharapkan tetap berjuang dan bergerak di atas idealisme. Harus diantisipasi agar kegiatan itu tidak disusupi oleh kelompok yang punya kepentingan politik.

Hal itu dikemukakan analis politik UIN Jakarta Adi Prayitno disela-sela diskusi Demo Mahasiswa, Aksi dan Substansi, di Jakarta, Sabtu (28/9). Hadir pula sebagai pembicara, psikolog politik Irfan Aulia, mantan aktivis 98 sekaligus Direktur Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto, Ketua Umum PB HMI R Saddam Al Jihad dan perwakilan BEM Jakarta Andi Prayoga.

"Pilpres sebenarnya belum selesai sebelum adanya pelantikan para menteri. Sehingga jangan sampai momentum ini menjadi alat kelicikan kelompok-kelompok atau pencari rente kekuasaan politik jelang pelantikan itu," ujar Adi.

Menurut Adi, stamina gerakan mahasiswa perlu dirawat. Mahasiswa pun penting untuk mengawal dengan baik apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Langkah tersebut merupakan bagian dari proses demokratisasi di negeri ini.

Baca juga: Mahasiswa Tolak Pertemuan dengan Jokowi, Sikap Kurang Tepat

Senada dikemukakan Irfan Aulia. Menurutnya, tugas mahasiswa ialah bergerak menyuarakan aspirasinya. Namun, pergerakan itu sedianya dimulai dengan membangun konsolidasi yang bagus guna mencegah masuknya penumpang gelap.

"Dalam situasi di lapangan konsolidasi itu penting sekali. Kalau kita tidak mengonsolidasikan dengan baik, ya kita gampang disusupi, gampang sekali diprovokasi," kata dia.

Irfan menilai aksi mahasiswa yang menolak pengesahan sejumlah RUU kontroversial sangat menarik lantaran realitasnya melibatkan banyak elemen masyarakat. Ia mengingatkan semua pihak, termasuk kubu pendukung capres 01 dan 02 untuk move-on, bersedia berjabat tangan serta bersatu memikirkan masa depan bangsa.

"Saya mengapresiasi ternyata kaum milenial mahasiswa dan pelajar SMK melek terhadap politik. Artinya kita punya stok generasi muda yang punya kepedulian terhadap bangsa ini. Stok itu jangan dimatikan, tapi harus dikasih kanal sehingga mereka tahu apa yang dilakukan benar," ungkap Irfan.

Sementara Hari Purwanto menekankan agar konsolidasi dilakukan dengan masif. Jika konsolidasi berjalan dengan baik dan target tercapai, hal itu tentu akan menjadi kredit poin bagi mahasiswa.

"Pertanyaannya apakah saat ini keadaan sangat darurat soal korupsi? KPK saja masih berjalan dan buktinya menteri masih ada yang ditangkap. Bukankah itu kondisi yang sangat positif, sehingga yang daruratnya di mana?," tanya Hari.

Hari meyakini ada pihak-pihak yang menunggangi aksi mahasiswa dan pelajar. Kelompok itu sengaja menggiring opini gerakan tersebut adalah sebuah sejarah. Aktor utamanya pun akan terkuak, apalagi saat ini Presiden Jokowi sudah mempertimbangkan penerbitan Perppu KPK.

Di tempat yang sama, perwakilan BEM Jakarta Andi Prayoga berharap Presiden Jokowi bersedia meletakkan telinganya di bawah untuk mendengar suara seluruh masyarakat Indonesia dan mahasiswa.

"Kita menolak RUU KPK. Sekarang kita masih bangun konsolidasi dan semoga 30 September nanti, saat paripurna DPR terakhir, kita bisa turun lagi. Kita harus komitmen mengawal dan ada hasilnya," tukas Andi.

Ketua Umum PB HMI R Saddam Al Jihad mengapresiasi gerakan mahasiswa yang tulus berjuang. Ia berharap generasi milenial tetap fokus terhadap isu, konten, dan kajian untuk kemudian dievaluasi dan memberikan solusi ke depan.(OL-5)