Optimalisasi Aset untuk Ibu Kota Baru

PEMBIAYAAN pemindahan ibu kota akan dilakukan dengan cara mengoptimalisasi aset-aset negara yang berada di DKI Jakarta.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, skema aset negara yang berada di Jakarta akan dioptimalkan untuk menghasilkan investasi yang berasal dari pihak ketiga, baik dari masyarakat selaku pihak swasta maupun dengan pihak badan usaha milik negara (BUMN).

"Nantinya aset yang ada di Jakarta akan dikelola bekerja sama dengan pihak ketiga, yakni swasta dan juga BUMN. Dari situ pemerintah akan mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)," kata Bambang dalam diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) yang diadakan Fraksi Partai NasDem di Gedung DPR/MPR, Jakarta, kemarin.

Bambang berharap, dengan menggunakan dana hasil pengelolaan aset-aset dalam bentuk PNBP tersebut, pemerintah tidak terlalu membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Esensi biaya pemindahan ibu kota ialah bagaimana kita mengoptimalisasi kekayaan dan aset negara yang ada di Jakarta," paparnya.

Bambang menyebutkan, saat ini Bappenas sedang mengkaji aset dan lahan mana saja yang dapat dioptimalisasi kepada pihak ketiga.

"Cara utamanya kan kerja sama pemanfaatan aset. Jadi, tidak ada yang dilepas. Namun, kalau asetnya seperti rumah dinas, ya masih bisa saja dilepas karena tidak terlalu luas," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen NasDem Johnny G Plate mengungkapkan pihaknya mendukung rencana pemindahan ibu kota ke Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Menurutnya, pemindahan ibu kota dapat menghasilkan pemerataan dan mendekatkan pelayanan pemerintah pusat yang selama ini hanya terpusat di Pulau Jawa.

"Karena secara realitanya saat ini GDP kita itu kan 80% di Jawa. Nah ini dibawa keluar supaya di luar itu bertumbuh sehingga sumbangsih ke perekonomian nasional kita itu semakin besar," ujarnya.

Johnny meyakini pemindahan ibu kota tidak akan mengubah Jakarta sebagai kota pusat perekonomian nasional. Apalagi pemerintah telah memiliki komitmen untuk membangun Jakarta sesuai dengan fungsi-fungsi tersebut.

"Jadi, Jakarta tetap menjadi Jakarta," tukasnya. (Uta/P-4)