Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan pemerintah akan segera mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai pemindahan ibu kota. Ia menekankan RUU tersebut akan diserahkan ke anggota dewan sebelum akhir tahun 2019.
"(RUU) Nanti akan diajukan sebelum akhir tahun ini," kata Bambang saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/8).
Selain kementeriannya, lanjut Bambang, penyusunan RUU juga akan melibatkan sejumlah kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Hukum dan HAM.
Baca juga: Istana Bantah ada Deal Politik Jokowi-Prabowo soal Lahan Ibu Kota
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi ibu kota baru pada 26 Agustus. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan lokasi ibu kota baru yang ideal berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.
Lokasi tersebut dipilih setelah dilakukan kajian selama tiga tahun terakhir ini. Menurut Presiden, Kaltim menjadi lokasi strategis untuk ibu kota baru. Selain itu, Kaltim juga merupakan wilayah yang minim bencana alam.(OL-5)
Suasana di kawasan Istana Negara IKN tampak steril dengan pengamanan ketat dari Paspampres dan Polisi Militer.
Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
GUBERNUR Kalimantan Timur Rudi Mas'ud (Harum) berkomitmen menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan dan kebodohan di Bumi Etam.
Tahun depan, program UKT gratis akan diperluas ke seluruh universitas di Kaltim mencakup semester 1 hingga semester 8.
Kalimantan Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp7,5 miliar untuk membantu korban banjir di tiga provinsi di Sumatra yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kaltim serius dalam meningkatkan tata kelola konstruksi, meningkatkan kualitas pembinaan kontraktor, serta memperkuat pengawasan proyek strategis daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved