NasDem Dukung Keputusan Jokowi soal Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim

PARTAI NasDem memberikan dukungan secara penuh kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang berada di Provisi Kalimantan Timur (Kaltim).

"Keputusan memindahkan ibu kota itu satu langkah besar bangsa ini yang harus diputuskan dengan benar dan baik. NasDem mendukung karena melihat ada rasionalitas geostrategis, geoekonomi, geopolitik, dan geokulutural di balik putusan itu," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate saat ditemui di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8).

Baca juga: Ketua DPR Bacakan Surat Presiden Soal Pemindahan Ibu Kota

Johnny melanjutkan, pemindahan ibu kota bisa menjadi sejarah baru yang diciptakan oleh pemerintahan Jokowi di periode yang kedua. Johnny menyebut, DPR terutama fraksi Partai NasDem akan segera melakukan kajian awal melanjutkan pembahasan rencana pemindahan ibu kota.

"Presiden kemarin sudah besurat kepada DPR dan akan segera disusul dengan RUU pemindahan ibu kota dan RUU terkait UU lainnya yang jadi inisiatif dari pemerintah," ungkap Johnny.

Mengenai anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana pemindahan ibu kota sebesar Rp466 triliun, menurut Johnny,  angka tersebut baru sebatas keputusan di tingkat eksekutif. DPR akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menetapkan berapa anggaran yang paling ideal dalam kebutuhan pemindahan ibu kota.

"Tentu akan dibicarakan bersama DPR berapa persisnya keseluruhan kebutuhan biaya pemindahan ibu kota secara bertahap," ungkap Johnny.

Pihaknya mengapresiasi mekanisme manajemen keuangan yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan penghematan belanja negara atas pemindahan ibu kota. Pembiayaan belanja pemindahan ibu kota dibagi dalam beberapa kategori seperti pemanfaatan aset negara, kerja sama aset negara, dan pelepasan aset negara dengan maksud untuk tidak membebankan APBN.

"Misal Rp466 triliun itu diperkirakan kurang dari 20% atau sekitar 19% itu akan melalui APBN. Itu kan setara sekitar Rp90 triliun. Apalagi modelnya pun tidak murni melalui APBN. Itu melalui mekanisme pemanfaatan aset-aset negara yang ada. Apakah melalui kerja sama aset negara, pelepasan aset negara. Itu yang nanti akan dibicarakan melalui DPR," ungkapnya.

Baca juga: Pindah Ibu Kota Baru Butuh Kesiapan Regulasi

Johnny menjelaskan, keseriusan pembiayaan pemindahan ibu kota tetap harus ditunjukkan dalam kesiapan APBN, kendati pembiayaan pemindahan ibu kota tidak sepenuhnya dialkokasikan dari APBN tersebut. Untuk itu, diperlukan komitmen politik dan dukungan serius dari parlemen untuk mewujudkan rencana pemindahan ibu kota.

"Perlu komitmen politik dari DPR atas nama rakyat bahwa pemindahan ibu kota ini didukung secara politik," tutur Johnny. (OL-6)