Para Menteri bakal Peroleh Mobil Baru

PEMERINTAH telah menyiapkan Rp152,5 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pengadaan kendaraan dinas menteri/pejabat setingkat menteri serta kendaraan presiden dan wakil presiden.

Dengan pengadaan yang dimenangi PT Astra Internasional Tbk-Tso, mobil dinas baru menteri dikabarkan berjenis Toyota Crown Hybrid. Mobil itu diklaim ramah lingkungan.

Pengadaan itu menuai pro dan kontra di masyarakat. Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, menyebut faktor usia menjadi alasan pemerintah mengganti mobil dinas. Dia mencontohkan kendaraan dinas Presiden Joko Widodo sering mogok saat kunjungan ke daerah.

"Jadi, ada umur sepuluh tahun. Kalau sudah sepuluh tahun, mungkin juga kalau diperbaiki sulit," kata Heru di Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, seperti dilansir Medcom.id, kemarin.

Beberapa fitur kendaraan yang digunakan Kepala Negara sempat rusak dan membuat tidak nyaman. "Misalnya berkali-kali power window-nya enggak jalan, pernah semua sound system mobil bunyi (sendiri), itu enggak nyaman," ungkapya.

Heru menyatakan kejadian serupa juga menimpa mobil para menteri. Beberapa menteri bahkan menggunakan mobil pribadi mereka untuk kegiatan sehari-hari. "Beberapa menteri enggak pakai karena sering mogok, mesinnya panas, dan lain-lain," tuturnya.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon setuju terkait wacana pengadaan mobil dinas baru untuk menteri. Fadli menilai rencana itu sudah berdasarkan pertimbangan kelayakan kendaraan dinas.

"Kalau itu pertimbangannya sebagai mobil yang dipakai sekarang ini sudah terlalu lama dan mungkin maintenance-nya justru memakan biaya," kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Fadli mengatakan wacana mengganti mobil dinas menteri sudah pernah disiapkan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, ketika itu Presiden Joko Widodo menolak. "Akhirnya lelang yang dilakukan oleh pemerintahan Pak SBY itu dibatalkan," ujarnya.

Fadli meyakini pemerintah sudah memiliki kalkulasi anggaran pengadaan mobil dinas baru untuk menteri kendati ia mengakui rencana itu akan membebani anggaran.

Sarankan sewa

Anggota Komisi I DPR RI Roy Suryo tidak sependapat dengan pengadaan mobil dinas menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin tersebut. Dengan alasan menghemat anggaran, ia menyarankan para menteri menggunakan jasa penyewaan mobil atau rental.

"Pemerintah sewa saja. Toh, menteri itu kadang-kadang tidak full masa jabatannya," kata Roy di kompleks parlemen, kemarin.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden SBY itu menyebutkan rata-rata masa jabatan menteri tidak lama karena Presiden kerap melakukan perombakan menteri. Dengan memakai mobil sewa pun, pemerintah tidak perlu memperhitungkan biaya perawatan.

"Apalagi, Pak Jokowi kan terkenal efesien dan praktis. Kadang-kadang kalau tidak cocok dengan orang mungkin karena kinerja kurang bagus, diganti. Nah, menteri penggantinya kalau dia sebelumnya melihat ada mobil baru, terus dia mendapatkan mobil bekas, tentu dia ingin hal yang sama (fasilitas mobil baru)," ujar Roy. (P-2)