Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

Setara Institute Apresiasi Jokowi Fokus Masalah Intoleransi

Melalusa Susthira K
17/8/2019 09:43
Setara Institute Apresiasi Jokowi Fokus Masalah Intoleransi
Presiden Jokowi saat berpidato dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat (16/8).(Antara )

KETUA Setara Institute Hendardi menilai positif pidato kebangsaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sidang bersama DPD dan DPR, Jumat (16/8) kemarin. Presiden memberikan perhatian penuh pada isu intoleransi, radikalisme dan terorisme yang mengancaman kemajuan bangsa.

"Penyebutan tiga tantangan itu secara berurutan menggambarkan afirmasi kepemimpinan Jokowi bahwa intoleransi adalah hulu dari terorisme dan terorisme adalah puncak dari intoleransi," ujar Hendardi kepada wartawan, Jumat (16/8).

Lebih lanjut, Hendardi mengapresiasi penguatan ideologi Pancasila sebagai jalan keluar yang digaungkan Jokowi dalam pidatonya kemarin guna menghadapi ancaman intoleransi-radikalisme-terorisme yang kian nyata.

"Tepat kiranya jika tantangan intermediate dari upaya mengatasi intoleransi-radikalisme-terorisme ini adalah pembudayaan Pancasila, yang menuntut lompatan kreatif dalam pembinaan dan pembudayaannya," imbuh Hendardi.

Untuk itu, Hendardi menyarankan agar visi negara Pancasila dalam kerangka demokratik yang menghargai hak asasi manusia (HAM) harus menjadi mainstream dalam pemerintahan Jokowi. Khususnya dalam membentuk kebijakan, keteladanan elit, dan penanganan kelompok intoleran-radikal-teroris.

"Jokowi tidak boleh membiarkan kebijakan kontraproduktif, represif, dan indoktrinatif yang mengatasnamakan pembelaan ideologi Pancasila," tukas Hendardi.

baca juga: Kereta Kencana Ki Jaga Raksa Kembali Bawa Bendera Pusaka

Dengan demikian, ungkap Hendardi, komitmen pada penghapusan intoleransi-radikalisme haruslah menjadi variabel penentu bagi Jokowi dalam memilih dan menentukan menteri-menteri di kabinet barunya mendatang.

"Jokowi bisa mengatasinya dengan memilih pembantu-pembantu di bidang hukum dan HAM yang visioner, berintegritas, dan progresif. Memilih pejabat-pejabat kunci di pemerintahan, BUMN, dan lain sebagainya, yang memiliki akses pada pengelolaan sumber daya ekonomi dan pembangunan manusia Indonesia," tutup Hendardi. (OL-3)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya