Fadli Zon: Pemindahan Ibu Kota Sebaiknya Jangan Jadi Prioritas

WAKIL Pimpinan DPR dari Partai Gerindra Fadli Zon menilai seharusnya pemindahan ibu kota tidak menjadi priorritas dari pemerintahan Jokowi. Sebab dengan situasi ekonomi dan sejumlah indikator lainnya, menurutnya ada hal lain yang jauh lebih mendesak untuk dikerjakan.

Fadli menjelaskan sebagai suatu gagasan pemindahan ibu kota merupakan suatu gagasan yang baik. Sebab dalam kondisi ekonomi yang normal maupun surplus hal tersebut dapat menjadi uapaya pemerataan.

"Tetapi kalau kita lihat sekarang ini, dengan kondisi perekonomian kita sekarang ini yang mengalami fluktuasi, ada perang dagang dan daya beli domestik masih lemah, angka kemiskinan bagaimana pun masih tinggi dan hal lainnya, apakah pemindahan ibu kota bisa menjadi prioritas?" tutur Fadli di kompleks parlemen di Jakarta, Jumat (16/8).

Menurut Fadli pemerintah seharusnya memprioritaskan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik ditengah turbulensi ekonomi. Pemerintah menurut Fadli harus memfokuskan kepada hal yang lebih urgent dibandingkan memindahkan ibu kota.

Jika memang nantinya ada kelebihan, pemindahan ibu kota dapat dilakukan dengan lebih baik dan seksama serta lebih detail. Kajian kajian dapat dilakukan dengan melibatkan semua unsur dan stakeholder, khususnya kalangan intelektual perguruan tinggi dan tokoh masyarakat.

"Jadi bukan hanya suatu gagasan lepas yang itu saja tetapi nantinya tidak akan terealisasi. (Kajian pemerintah) masih mentah menurut saya, masih mentah sekali dan belum ada apa-apa itu," terang Fadli.

Fadli juga mengkritik rencana pemerintah yang ingin membangun ibu kota baru dari nol. Menurutnya ada perbedaan besar antara membangun dari nol dengan yang sudah ada dukungan infrastruktur.

Menurut Fadli bila memindahkan ke wilayah Jonggol dan sekitarnya yang infrastrukturnya sudah jadi jauh lebih fisible. Sebaliknya jika dibangun dari nol Fadli justru menanyakan apakah pemerintah memiliki sumber keuangan untuk melaksanakannya.

"Tetapi kalau berangkat dari nol itu dari mana anggarannya ini yang harus dikaji. Mau jual aset negara yang mana ? Pulau kita, tanah kita, atau kita ? Kita kan punya prinsip kedaulatan yang sangat solid atas kekayaan alam kita tanah kita itu aset aset yang harus dimiliki oleh kita," pungkas Fadli. (OL-4)