Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKJEN Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mengungkapkan pada pertemuan antara Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, dan Plt Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa, membahas berbagai hal termasuk program pembangunan dari Prabowo.
Dalam pertemuan tersebut, PPP ingin mengetahui konsep pembangunan yang berbeda yang akan ditawarkan Prabowo. Arsul mengutarakan, masukan tersebut sangat menarik dan PPP akan meneruskan hal tersebut kepada Jokowi sebagai Presiden terpilih 2019-2024.
Baca juga: PPP Buka Peluang Gandeng Gerindra di Pilkada 2020
"Sangat menarik menyampaikan konsep pembangunan yang disebut Food (pangan), Energy (energi) dan Water (sumber daya air). Ini yang nanti akan kami sampaikan ke pak Jokowi juga," tutur Arsul di kompleks parlemen Jakarta, Jumat (16/8).
Pihaknya akan membantu mengkomunikasikan gagasan tersebut jika memang gagasan tersebut menarik. Akan tetapi, Arsul mengemukakan, bahwa hal tersebut tidak berarti menjadikan Gerindra masuk ke dalam koalisi.
"Kalau Gerindra secara formal bergabung ke koalisi pemerintahan itu domainnya Jokowi sebagai presiden. Bukan ranah PPP untuk hal tersebut, tetapi PPP sudah menyampaikan bahwa kami menyerahkan sepenuhnya ke pak Jokowi," pungkas Arsul. (OL-6)
Prabowo mengaitkan langsung antara stabilitas nasional dan kinerja ekonomi Indonesia yang tetap solid di tengah ketidakpastian global.
Menjelang dimulainya rangkaian inti acara, Presiden Prabowo dipersilakan menuju State Dining Room untuk bertemu Raja Inggris Charles III.
Kehadiran Prabowo dalam forum tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi strategis dengan Inggris.
Abad ke-21, menurut Prabowo, merupakan abad ilmu pengetahuan dan teknologi.
Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia menempatkan Inggris sebagai mitra yang sangat strategis, terutama dalam mendukung akselerasi ekonomi nasional.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved