Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem saat ini sedang mengkaji perlu atau tidaknya amendemen Undnag-Undang Dasar 1945.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh seusai memberikan kuliah umum kebangsaan di Kampus Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta, Rabu (14/8).
"Saya pikir dalam pengkajian dan kalau tidak menutup kemungkinan NasDem melihat mana yang jauh lebih berarti," tutur Surya.
Surya menyebut, pada prinsipnya NasDem berada pada posisi sebagai partai yang konsisten mempertahankan cita-cita dan tujuan kemerdekaan bangsa.
Hal tersebut dikatakannya bisa dicapai dengan dua cara yaitu melalui amendemen UUD 45 ataupun bertahan dengan UUD 45 yang ada saat ini dengan segala konsekuensi demokrasi yang ada.
Baca juga : Surya Paloh: Bangsa Ini Harus Jadikan Pluralisme Sebagai Kekuatan
"Kita ikut segera melakukan amendemen UUD 45, kembali pada UUD 45 yang seutuhnya atau menerima kondisi keadaan sistem demokrasi yang seperti ini dengan segala konsekeuensi yang ada. Hanya ada 2 pilihan ini," ungkapnya.
Hingga saat ini, lanjut Surya, NasDem masih melakukan kajian terkait dua opsi tersebut. Namun menurutnya jika memang UUD 45 saat ini sudah sesuai dengan cita-cita bangsa dirinya menegaskan maka tidak perlu dilakukan kembali adanya amendemen.
"Kalau kita anggap ini paling baik dan paling bagus semakin mendekati cita-cita kemerdekaan kita ya buat apa diubah," tuturnya.
Namun sebaliknya, jika sistem ketatanegaraan yang ada saat ini justru bisa mengancam keutuhan NKRI karena hanya memberikan kebebasan berserikat yang memang dimanfaatkan oleh kelompok radikalisme dan garis keras, Surya menyebut amendemen UUD 45 tentang ketatanegaraan mungkin memang perlu dikaji.
"Tapi kalau sistem saat ini mengancam NKRI dan hanya memberikan kebebasan berserikat yang memang dimanfaatkan kelompok-kelompok radikalisme dan garis keras maka perlu kita kerja. Ya ini kita kaji," tegasnya. (OL-7)
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
IOC melarang Indonesia menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional gara-gara menolak atlet Israel. Menpora Erick Thohir tegaskan langkah itu sesuai UUD 1945.
Pada uji materiil terbaru, terdapat tiga perkara UU TNI yang akan disidangkan di MK, Rabu (24/9).
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Lulusan SMA sederajat tetap bisa jadi polisi
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan bahwa amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak bisa dijadikan solusi cepat untuk setiap persoalan bangsa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved