Headline

Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan

Fokus

Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah

Wapres JK Minta Masalah Hak Angket DPRD Sulsel Bisa Diselesaikan

Antara
12/8/2019 08:20
Wapres JK Minta Masalah Hak Angket DPRD Sulsel Bisa Diselesaikan
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Kadir Halid (kiri) memberikan keterangan usai pertemuan dengan KPK, Kamis (8/8/2019)(Antara )

WAKIL Presiden Jusuf Kalla memberikan respons bergulirnya hak angket DPRD Sulawesi Selatan, dan meminta persoalan yang mendera antara legislatif dan eksekutif bisa diselesaikan dengan baik. Dan tidak menghambat proses pemerintahan di Sulawesi Selatan,

"Tadi pak JK menegaskan tidak akan mencampuri soal itu (Hak Angket) secara teknis. Tapi harus ada check and balance terhadap eksekutif dan legislatif," sebut Ketua DPD II Partai Golkar Sulsel Nurdin Halid usai silaturahmi bersama anggota DPRD Sulsel di kediaman pribadi Jusuf Kalla jalan Haji Bau, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (11/8) malam.    

Ia mengatakan Jusuf Kalla meminta bila ada persoalan diselesaikan sesuai aturan dan perudang-undangan yang berlaku. Meski demikian, jangan pula ada persoalan tidak diselesaikan, itu tidak bagus.Sebagai seorang negarawan, dirinya lebih melihat pada kondisi Sulsel saat ini. Selain itu, Wapres kembali mengulang tidak akan mencampuri urusan itu secara teknis, kalau ada masalah diselesaikan dengan baik.    

"Beliau tiga kali mengulang hal itu, dan tidak akan mencampuri itu secara teknis. Pertemuan ini adalah silaturahmi dan pencerahan bagi semuanya," tambah Nurdin.  

Hal senada disampaikan Ketua DPRD Sulsel HM Roem, bahwa dari hasil silaturahim  itu, Wapres JK beberapa kali mengulangi bahwa dirinya tidak akan mencampuri itu. Kendati demikian, ia mendorong legislatif dan eksekutif agar membangun kerja sama dan saling bersinergi. 

"Kalau Hak Angket, beliau tidak akan mencampuri. Itu urusan teknis, urusan dewan. Tapi menyarankan membangun kerja sama, dan beberapa kali diulang tidak mau mencampuri urusan teknis," ujarnya.    

Mengenai hasil sidang Hak Angket, kata Roem, dijadwalkan penyampaiannya pada 16 Agustus 2019, dan panitia sudah siap. Sebab ada batas waktu 60 hari proses selanjutnya penyerahan hasil sudah mesti diterima. Wakil Ketua DPRD Sulsel sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, Ni'matullah Erbe saat diminta tanggapan hasil dari perbincangan tadi mengemukakan, Jusuf Kalla seperti orang tua tidak hanya bagi masyarakat tapi juga tokoh politik.   

"Saya kira tugasnya kalau anak-anaknya, adik-adiknya ribut jadi ditengahi dan mencari jalan keluar yang baiklah. Soal Angket dia tidak mau masuk didetail, beliau cuma mau mengingatkan bahwa tantangan kita ke depan masih banyak, sehingga diminta diselesaikan dengan baik-baik," beber Ulla disapa akrab.    

Kendati demikian, Gubernur Sulsel, kata dia, juga nharus mengetahui bahwa dewan memiliki fungsi, sebab DPRD diciptakan untuk check and balance dan sebagai keseimbangan kekuasaan. Jadi jangan alergi dengan pengawasan dan koreksi.   

Hadir pula dalam pertemuan itu, Ketua DPW Sulsel Partai Persatuan Pembangunan Muh Aras, Ketua DPD II Golkar Sulsel Nurdin Halid, Ketua DPP PKPI Sulsel, Suzanna Kaharuddin. Bahkan beberapa anggota Dewan menjabat Ketua dan Sekertaris Fraksi serta Ketua Komisi DPRD Sulsel termasuk yang masuk dalam Pansus Panitia Hak Angket pun terlihat hadir. Antara lain Yusran Paris (PAN), Haidar Madjid (Demokrat) Usman Lonta (PAN) Irfan AB (PAN) Alimuddin (PDIP) Ariyadi Arsal (PKS), Sri Rahmi (PKS) Muslimin Salam (NasDem), Djamaluddin Jafar (PAN), Irwan Hamid (PKB), dan Suzanna Kaharuddin (PKPI). Pertemuan tersebut berlangsung hampir dua jam diawali makan malam. (OL-3)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya