Oposisi Penting untuk Jaga Sistem Pemerintahan

SINYAL atau pesan antarpartai politik mestinya bisa dilakukan secara lebih elegan, terutama dalam rangka mengawal proses-proses politik yang sedang bergulir di Tanah Air, seperti pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih serta penyusunan kabinet.

Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Ali Munhanif, mengemukakan hal itu disela-sela diskusi Membaca Arah Tusukan Pidato Mega, di Jakarta, Sabtu (10/8). Hadir pula sebagai pembicara, analisis komunikasi politik UGM Nyarwi Ahmad, politikus Partai Gerindra Andre Rosiade, dan Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari.

Baca juga: Koalisi atau Oposisi, Gerindra: Keputusan Pada Prabowo

Ali menilai, semua pihak pasti sepakat untuk menjaga kepentingan dalam klausul tentang hak prerogatif presiden. Itulah yang menjadi inti dalam presidensialisme. Namun, secara normatif koalisi maupun oposisi tetap saja menjadi pilihan-pilihan bagi parpol.

"Di situlah saya percaya, jika kita percaya bahwa dalam presidensialisme tidak ada oposisi, parlemen secara keseluruhan itulah yang sifatnya oposisi. Pada dasarnya kalau nanti ada partai tidak masuk kabinet lalu mengkritisi program pemerintahan, itu yang harus kita jaga," ujar Ali.

Ia pun setuju dengan pernyataan yang pernah disampaikan Presiden terpilih Joko Widodo, yaitu menjadi oposisi pun sebenarnya sesuatu tugas mulia, khususnya untuk menjaga sistem pemerintahan dan sistem tata kenegaraan sesuai norma yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

Nyarwi Ahmad menambahkan, pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di Jakarta, dan kehadiran Prabowo di Kongres V PDIP di Bali, sedianya dilihat dalam konteks dua dimensi.

Pertama, jika bicara politik kebangsaan maka semangat guyub rukun menjadi poin penting. Artinya, pascapemilu semua elite parpol dan partai politik punya tanggung jawab kolektif untuk merajut kembali keguyuban kebangsaan.

"Tetapi kita perlu pilah ini dalam konteks bicara pemerintahan dan demokrasi. Ini lain lagi. Kenapa? Karena akan sangat berbahaya kalau misalnya, kekuasaan itu di salah satu orang dan tidak ada yang mengontrol." tandasnya.

Menurut Imelda Sari, hak prerogatif biarlah menjadi urusan presiden. Namun, di parlemen parpol pasti punya kepentingan-kepentingan dan sangat dinamis, semisal legislasi. Parlemen pun akan menjadi kekuatan kedua untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak prorakyat.

"Jadi bagaimana pun satu pemerintahan itu akan kuat ketika juga di parlemen, parlemennya cukup kuat. Dia memberikan satu challenge yang cukup dinamis, sehingga kemudian baik parlemen dan pemerintahan bisa berjalan bersama-sama," katanya.

Mengenai posisi Gerindra, timpal Andre Rosiade, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari partai, apakah menjadi bagian koalisi pemerintah atau memilih sebagai oposisi. Ia pun menepis asumsi bahwa kehadiran Prabowo pada Kongres V PDIP di Bali telah memastikan Gerinda berada di gerbong Jokowi.

"Intinya, sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari Gerindra. Pak Prabowo akan memberikan keputusan nantinya di saat yang tepat, apa keputusan kami yang terbaik bagi bangsa dan negara," terang dia.

Baca juga: Jumlah Gugatan Pileg yang Dikabulkan MK Menurun

Lebih jauh, imbuhnya, rekonsiliasi dan menciptakan Indonesia guyub rukun sangat penting. Gerindra diakuinya tetap mendorong agar tercipta harmonisasi tersebut, serta ingin berkontribusi untuk bangsa dan negara.

"Mari kita dukung Indonesia guyub. Kita sama-sama membangun bangsa dan yang memerintah silakan memerintah, fokus bangun bangsa. Sementara yang di luar pun jadilah oposisi yang konstruktif, oposisi yang membangun, bukan oposisi dengan kebencian dan kemarahan," pungkasnya. (OL-6)