Hanura Kepemimpinan Daryatmo tidak Bersedia Serahkan Aset 

PARTAI Hati Nurani Rakyat (Hanura) kepemimpinan Daryatmo dan Sarifuddin Sudding tidak bersedia menyerahkan aset-aset partai kepada kubu Oesman Sapta Odang (OSO). Pasalnya, kubu Daryatmo berpandangan, putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 194K/TUN/2019 tidak memiliki kekuatan hukum sita eksekutorial apa pun terhadap aset-aset Partai Hanura.

"Bahwa terkait dengan aset-aset Partai Hanura agar tetap dijaga dan dirawat serta digunakan sebagaimana mestinya sampai semua proses hukum tuntas, memiliki kekuatan hukum tetap," ungkap Sekjen Hanura kubu Daryatmo, Adi Warman, dalam keterangan resminya, Senin (5/8).

Adi Warman mengatakan, proses hukum di pengadilan mengenai dualisme kepemimpinan di Hanura belum tuntas. Pasalnya, saat ini masih berlangsung sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara nomor: 744/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel antara pihaknya dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta kubu OSO sebagai pihak tergugat intervensi.

Baca juga: Konflik Hanura belum juga Berakhir

Selain itu, kubu Daryatmo menyatakan, berdasarkan pakta integritas yang ditandatangani OSO, apabila Hanura gagal di Pemilihan Umum 2019, yang bersangkutan bersedia mengundurkan diri sebagai Ketua Umum.

Dia pun mengimbau kader Hanura kepemimpinan Daryatmo tetap tenang dan menjalankan kegiatan partai seperti biasa. Kemudian, kata dia, pihaknya tetap bekerja sesuai dengan koridor hukum yang ada dan tetap berupaya menyelesaikan semua persoalan sengketa partai ini secara tuntas.

Dia juga mengimbau kader Hanura kepemimpinan Daryatmo tetap optimistis melakukan konsolidasi organisasi. 

"Karena perjuangan belum berakhir dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kesehatan kita semua serta berdoa dengan sungguh-sungguh bahwa kebenaran akan menang," tutup Adi Warman. (RO/OL-11)