JK Tegaskan Izin FPI tidak Diperpanjang Kalau Tolak Pancasila

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tidak akan memperpanjang permohonan izin organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) apabila organisasi massa itu menolak ideologi Pancasila.

"Itu tidak bisa diskriminasi dan tidak boleh berandai-andai. Selama dia (FPI) secara formal mengatakan taat kepada Pancasila, silakan. Tapi kalau dia menolak Pancasila, pasti tidak bisa," kata Kalla kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, di Jakarta, Selasa (30/7).

Baca juga: Mendagri Masih Telaah SKT FPI

Syarat untuk tunduk dengan ideologi Pancasila itu juga berlaku bagi organisasi lain, sehingga dia menekankan pemerintah tidak membeda-bedakan antarormas terkait perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) ormas.

"FPI atau ormas apa saja di Indonesia, kita tidak bisa diskriminasi, ini kan negara demokrasi. Kalau FPI itu memenuhi syarat, katakanlah 10 syarat, boleh. Kalau tidak memenuhi, ya tidak boleh," katanya.

Izin ormas FPI, yang tercatat dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 telah berakhir masa berlakunya pada 20 Juni lalu. Untuk mendapatkan SKT baru, FPI harus melengkapi setidaknya 20 syarat administratif dari Kementerian Dalam Negeri.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berkata, mereka wajib memeriksa setiap ormas yang SKT-nya habis masa berlaku, termasuk menyelidiki apakah ormas tersebut bertentangan dengan ideologi Pancasila atau tidak. (X-15)