Politisasi SARA Sebab Turunnya Kebebasan Sipil dan Hak Politik

Pengamat Politik Senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris menilai, penurunan dua aspek dalam indeks demokrasi Indonesia disebabkan menguatnya politisasi berbasis SARA.

"Dua aspek tersebut menurun mungkin karena semakin menguatnya politisasi berbasis SARA dan tingginya tingkat intoleransi dalam relasi sosial politik pada Pilkada serentak 2017 dan 2018," kata Syamsuddin saat dihubungi, Senin (29/7).

Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini merilis hasil surveinya soal Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018. Dalam surveinya, IDI meningkat sebanyak 0,28 poin dibanding 2017.

Peningkatan indeks demokrasi 2018 diperoleh melalui tiga aspek, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Dari tiga aspek itu, aspek kebebasan sipil dan aspek hak-hak politik mengalami penurunan.

Pengamat Politik LIPI lainnya, Siti Zuhro menilai, survei Indeks demokrasi Indonesia 2018 yang dilakukan oleh BPS tersebut dilakukan di tengah tahun politik yang hangat.

Siti mengatakan, hasil survei tersebut merupakan gambaran situasi politik saat itu. "Kan Pilkada serentak itu 2017, namun kan tidak hanya usai di 2017, ada dampak-dampak hingga ke 2018, nah dampak itu pasti berjaring semuanya. Di 2018 itu juga kan persiapan tahapan Pemilu serentak dimulai," imbuhnya.

"Dari pelantikan Pilkada 2017, 2018 itu sudah masuk tahapan-tahapan awal dari Pemilu serentak 2019 di 2018. Jadi, tidak ada yang aneh, itu memang politik. Ketika tahun politik dilakukan survei untuk indeks demokrasi. Ya tentu (menurun)," lanjutnya.

Siti mengungkapkan politisasi agama pada Pilkada DKI 2017 juga memberikan efek berkepanjangan. Itu pula yang menjadikan poin aspek kebebasan sipil menurun.

"Iya politisasi SARA, politisasi identitas, itu menunjukkan prinsip hidup berdampingan damai sulit diwujudkan karena dipolitasasi di situ," tukasnya. (OL-4)