Putra Jokowi Bisa Mulai dari Wali Kota

NAMA putra sulung dan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, muncul dalam survei calon Wali Kota Surakarta periode 2020-2025. Bahkan, tingkat popularitas Gibran mengungguli Wakil Wali Kota Surakarta Achmad Purnomo.

Hasil survei yang diselenggarakan Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta menyebut nama Gibran paling populer. Kemudian, disusul Achmad Purnomo, putra bungsu Jokowi Kaesang Pangarep, dan Ketua DPRD Kota Surakarta Teguh Prakosa.

Dalam menanggapi itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai kedua putra Jokowi belum matang untuk terjun ke politik. Akan tetapi, dalam politik, suara rakyat yang menentukan hasilnya.

Ujang mengatakan jika ingin memulai karier politik, Gibran dan Kaesang tidak akan langsung mengincar kursi presiden seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Bursa pemilihan wali kota merupakan ajang uji coba yang tepat.

"Tak mesti dari bawah. Gibran dan Kaesang bisa maju sebagai wali kota. Wali kota kan kepala daerah. Masalahnya Gibran dan Kaesang bukan anak pemilik partai. Kalau AHY anak pemilik partai. Anak pemilik Partai Demokrat," tandasnya kepada Medcom.id, kemarin.

Politikus PDI Perjuangan Erwin Moeslimin Singajuru meminta kedua putra Jokowi tidak gegabah. Mereka harus mempertimbangkan langkah politik dengan matang sekaligus konsekuensinya terhadap citra Jokowi.

Salah satu yang harus dipertimbangkan ialah soal nepotisme. Walau diperbolehkan dalam undang-undang, pencalonan itu bisa merusak dan berdampak negatif bagi Jokowi.

"Baiknya diberi saran, diberi gambaran, saya yakin kalau beliau (Gibran) yang maju itu pasti menang karena ayahnya presiden," ucap Erwin dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (27/7).

Terbuka

Meski begitu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan PDIP membuka diri bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi kepala daerah di Pilkada 2020. Termasuk, bila anak-anak Presiden Jokowi memang berniat menjadi calon kepala daerah di Surakarta, Jawa Tengah.

Ia menegaskan, siapa pun yang mau jadi calon kepala daerah, wajib mengikuti tahap penjaringan.

"Kita serahkan pada kehendak rakyat. Yang jelas PDIP membuka mekanisme bagi putra-putri bangsa yang ingin berdedikasi, yang ingin menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk menyejahterakan rakyat, kami membuka," kata Hasto dalam keterangan resminya, kemarin.

Hasto melanjutkan, para kandidat yang bergabung ke PDIP juga harus mengikuti sekolah partai, mengikuti psikotes, serta dilatih menjadi kepala-kepala daerah yang baik.

Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan mendukung sepenuhnya langkah putra-putrinya, baik ingin berpolitik maupun usaha. "Kalau sudah diputuskan anak-anak, ya apa pun. Jualan pisang saya dukung, jualan martabak saya dukung," ujarnya. (Ins/P-2)