Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua Komisi I DPR, Satya Yudha menyatakan terpilihnya Aswar Hasan menjadi salah satu komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah sesuai prosedur seleksi.
Satya menyampaikan hal tersebut menanggapi latar belakang Aswar yang pernah bergabung dengan Komite Persiapan Penegakkan Syariat Islam (KPPSI). KPPSI disebut-sebut terafiliasi dengan ormas terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Komisi I itu telah melakukan prosedur untuk pemilihan KPI pusat itu dengan cara yang benar dan legal. Kami menyerahkan melalui pansel (panitia seleksi), nama pak Azwar Hasan itu munculkan dari pansel. Saya yakin reputasinya dapat dipertanggung jawabkan, " kata Satya saat dihubungi, Selasa, (16/7).
Baca juga: Surya Paloh: NasDem Raih 59 Kursi karena Jokowi
Ia juga mengatakan telah bertemu dengan Aswar untuk mengklarifikasi kabar yang menyebutnya pernah menjadi Sekjen KPPSI.
"Tadi pagi sebelum paripurna saya panggil Pak Azwar, dia mengatakan benar bahwa dia adalah sekjen KPPSI. Bahkan ia mengatkan pernah mendapatkan penghargaan dari kapolda selaku sekjen KPPSI pada 2001 karena berhasil menganalisasi kelompok-kelompok ekstrimis di sulawesi selatan, " ucapnya.
Menurut Satya, tugas KPPSI sebenarnya sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dengan kelompok radikal.
"Jadi KPPSI justru menjembatani pemerintah dengan kelompok ekstrimis atau kelompok radikal, Jadi kalau kita melihat KPPSI yang dianggap mendukung kelompok radikal, sebetulnya visinya tidak seperti itu. Dan bahkan sampai detik ini KPPSI pun tidak pernah dianggap sebagai organisasi terlarang," pungkasnya. (OL-8)
Predikat tertinggi yang diraih BUMN kesehatan dalam ajang ini menjadi yang ke tiga kali secara berturut-turut
Pada Desember 2025, KPI akan meningkatkan produksi gasoil serries menjadi sekitar 11,5 juta barrel.
"Diketahui program siaran tersebut menampilkan beberapa muatan adegan yang mengesankan penggambaran seksualitas,"
KPI menjatuhkan sanksi penghentian sementara terhadap program “Xpose Uncensored” yang ditayangkan Trans7.
Dia menyayangkan adanya tayangan mengenai pesantren yang ditampilkan pada program Xpose di Trans7 yang dinilai mencederai nilai-nilai luhur penyiaran.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved