Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MUKTAMAR XIII DPP Satkar Ulama Indonesia yang digelar tahun ini akan berlangsung di Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Gelaran kali ini bakal dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI terpilih, KH Ma'ruf Amin.
Kesiapan Ma'ruf Amin disampaikan langsung ketika jajaran pengurus DPP Satkar Ulama Indonesia melakukan audensi dengan pendamping Presiden terpilih Joko Widodo itu terkait penyelenggaraan Muktamar Satkar pada November 2019 di Tangsel.
Ma'ruf menyatakan siap hadir sekaligus membuka gelaran muktamar organisasi kemasyarakatan ulama Partai Golkar ini.
Saat audiensi dengan Wapres terpilih, jajaran pengurus DPP Satkar Ulama Indonesia yang hadir antara lain Ali Yahya (Ketua Umum), Ridwan Hisjam (Bendahara Umum, yang juga Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI), Azizah Ma'ruf Amin (Wasekjen), serta Asyraf dan Sutomo (Wabendum).
"Tadi dilaporkan bahwa Ketua SC (Steering Committee) adalah Ridwan dan Ketua OC (Organizing Committee) adalah Azizah. Abah (Ma'ruf Amin) berkenan untuk membuka muktamar tersebut," tutur Azizah yang juga putri Ma'ruf Amin, Kamis (11/7).
Baca juga: Hakim MK Tegaskan tidak Semua Perkara Bisa Lanjut
Selain siap membuka muktamar, pada audiensi tersebut, Ma'ruf berpesan agar Satkar yang merupakan ormas Islam untuk ikut berpartisipasi membangun perekonomian keumatan.
"Kenapa harus umat, karena umat lah masyarakat terbesar di negeri ini. Jika umatnya kuat, maka negara pasti kuat," sambung Azizah meneruskan pesan ayahnya.
Gelaran muktamar tahun ini merupakan gelaran ke-13. Diselenggarakan di Tangsel sebagai penghormatan kepada Ma'ruf Amin yang merupakan penggagas Provinsi Banten.
Seperti gelaran-gelaran sebelumnya, Muktamar Satkar bakal dihadiri oleh perwakilan Satkar dari seluruh provinsi di Indonesia.
Keberadaan Satkar sebagai ormas ulama Partai Golkar adalah merupakan organisasi yang menjadi mitra pemerintah, baik di Banten maupun provinsi-provinsi lainnya, dan memberikan pembinaan terhadap masyarakat.
Keberadaannya diharapkan mampu menekan masyarakat yang melakukan perbuatan intoleran sekaligus ikut berperan memajukan negara. (RO/OL-1)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved