TNI hanya Menjalankan Politik Negara

KETERLIBATAN purnawirawan TNI dalam pesta demokrasi tidak bisa disimpulkan bahwa militer sedang menjalankan politik praktis. Namun, akan menjadi persoalan apabila purnawirawan justru menyeret prajurit aktif ke ranah politik.

Demikian dikatakan Associate Researcher Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Muhammad Najib dan Direktur LP3ES Fajar Nursahid seusai diskusi bertajuk Demokrasi dan Pe-ranan Militer dalam Politik, di Jakarta, kemarin.

"Pertama, harus dipilah kalau melihat militer di Indonesia antara polisi dan TNI. Tentara itu boleh dikatakan tidak berpolitik walaupun akhir-akhir ini para purnawirawannya banyak yang turun gunung, tapi itu masih jauh untuk dikatakan berpolitik. Kenapa? Karena mereka menggunakan institusi partai," ujar Najib.

Kedua, mengenai kepolisian. Menurutnya, sejauh ini Korps Bhayangkara memang kerap mendapat kritik. Itu lantaran--dalam batas tertentu--dinilai kerap terlibat dalam permainan politik praktis. Banyak pihak mempertanyakan independensi dan netralitas kepolisian.

"Namun, saya kira itu belum tentu dilakukan atas kesadaran atau perintah atasan. Bisa saja itu improvisasi dari figur-figur tertentu yang ingin mendapatkan political reward dalam arti promosi dan sebagainya, dan itu salah satu godaan yang banyak terjadi, bukan hanya di Indonesia," papar Najib.

Meski demikian, Najib menyakini demokrasi masih berjalan di negeri ini. Ia juga percaya bahwa pemerintah tetap berkepentingan untuk menjaga wibawa. Artinya, selesai pengumuman sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi, kondisi politik yang sempat memanas akan kembali normal.

Fajar Nursahid menambahkan, persoalan utama bukan terkait purnawirawan terlibat politik, melainkan bagaimana memastikan prajurit yang masih aktif bertindak profesional. Purnawirawan terlibat proses demokrasi dipersilakan karena hak sipilnya sudah dipulihkan.

Ia percaya pimpinan militer di Indonesia tak masuk kotak-kotak politik. Prinsipnya militer hanya boleh menjalankan politik negara. "Kalau purnawirawan kan sudah tidak aktif dan itu hak politik mereka untuk mendukung A atau B dalam pemilu."

Lebih jauh, imbuh dia, hal lain yang menjadi persoalan di Indonesia ialah adanya modal patronase atau pe-ngaruh senioritas terhadap bawahan. Pengaruh tersebut diharapkan tidak berdampak pada abuse of power, seperti menggunakan berbagai fasilitas dan menarik prajurit aktif ke arena politik. (Gol/P-3)