JK : Jaga Perdamaian Bukan Hanya Sekedar Modernisasi Alutsista

MISI menjaga perdamaian di dunia bukan hanya soal modernisasi alat utama sistem persenjataan, tapi jua menyangkut keahlian (sof sklill) dari para pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (peacekeeping force).

Hal itu ditegaskan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sambutannya pada konferensi internasional bertajuk 'Mempersiapkan Angkatan Bersenjata Modern untuk Misi Pemeliharaan Perdamaian di Abad ke-21' di Jakarta, Selasa (25/6).

Menurut Wapres, saat ini misi perdamaian PBB tidak lagi hanya sebatas operasi tradisional mengawal gencatan senjata, tapi juga ikut memfasilitasi proses politik, memperkuat penegakan hukum, mempormosikan penghormatan hak asasi manusia, dan laiinnya.

Pada saat yang sama dunia mengalami perkembangan dinamika konflik yang membuat misi perdamaian dihadapkan dengan berbagai ancaman asimetris seperti kelompok teroris yang menargetkan peacekeeper itu sendiri.

Baca juga : RI Gelar Pameran Foto Perdamaian di PBB

"Konsekuensinya misi perdamaian PBB membutuhkan modernisasi dari angkatan bersenjata negara-negara kontributornya. Modernisasi tersebut tidak hanya terbatas pada teknologi serta doktrin modern, namun juga berbagai kapabilitas dan soft skills," tutur Jusuf Kalla.

Wapres menilai kapabilitas dan soft skill tersebut akan sangat dibutuhkan peacekeeper dalam memahami mandat dan lingkungan kerjanya. Misalnya saja hal-hal terkait kemampuan untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat setempat, ataupun pemahaman memadai terhadap hukum kemanusiaan internasional.

Jusuf Kalla juga menyampaikan rasa bangganya akan capaian bahwa kontingen Indonesia dilengkapi dengan alutsista dari industri strategis nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonnesia telah mampu menghasilkan produk kelas dunia.

"Kami percaya bahwa kehandalan produk-produk ini di lapangan akan berkontribusi terhadap keberhasilan misi, termasuk dalam menjamin keselamatan dan keamanan personel," tutur Jusuf Kalla.

Sedangkan dalam modernisasi kapabilitas dan soft skils, Wapres meyakini, peacekeeper harus mampu merebut simpati dari masyarakat dimana mereka bertugas.

Baca juga : Prajurit Indonesia yang Gugur Terima Penghargaan Tertinggi PBB

Oleh sebab itu sektor tersebut juga menjadi salah satu perhatian dari Indonesia untuk terus mengedepankan kapabilitas dan soft skill dari para anggotanya.

"Pada akhirnya, masyarakat setempat akan menjadi advokasi terbaik untuk keberadaan para Blue Helmets di suatu daerah misi," terang Jusuf Kalla.

Wapres mengungkapkan saat ini telah lebih dari 2.800 personel militer dan polisi Indonesia, termasuk 100 perempuan, tengah bertugas di misi-misi penjaga perdamaian PBB. Sejumlah kontribusi sudah dicatatkan oleh pasukan Indonesia.

Misalnya Satuan Gerak Cepat berkekuatan 850 orang ke Republik Demokratik Kongo, Forced Police Unit berkekuatan 140 orang di Republik Afrika Tengah, dan 81 Perwira Polisi Individu ke berbagai misi PBB. (OL-7)