Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
KETUA Umum Pemuda Muahmmadiah Sunanto menilai sebaiknya pihak pihak yang memunculkan pandangan-pandangan yang mewacanakan disintegrasi bangsa untuk menahan diri. Pandangan seperti itu menurutnya tidak bijak disampaikan di tengah upaya merajut kebangsaan pasca pemilu.
"Kalau memang ada seruan atau meme terkait disintegrasi itu sangat mengkhawatirkan, terutama dalam pembangunan persatuan yang selama ini bersatu," tutur Sunanto saat ditemui di Jakarta, Rabu (29/5).
Menurut Sunanto, wacana tersebut muncul sebagai dampak dari polarisasi dari Pemilihan Umum Presiden 2019, sehingga memunculkan anggapan wilayah pendukung pihak yang kalah tidak akan diurus. Padahal, menurutnya, membangun semua wilayah negara tanpa kecuali merupakan kewajiban dari presiden siapun pihak yang menang.
Pemilu sendiri merupakan suatu mekanisme untuk transisi kekuasaan, dan pihak pemenang pasti akan menjamin daerah yang kalah tidak akan terpinggirkan. Sunanto mengakui bahwa merawat persatuan saat ini menjadi tantangan khususnya dengan adanya pihak pihak yang tidak bertanggung jawab yang memulai perpecahan.
Baca juga: Aksi 22 Mei Dinilai Upaya Kudeta yang Gagal
"Masyarakat harus bijak, kalah dalam kompetisi itu biasa. kecuali sudah menang tetapi tidak mau mengayomi daerah yang kelah, itu yang tidak boleh. Jadi mari kita kontrol kepemimpinan itu, bahwa kepemimpinan itu bukan hanya pemilik yang menang tetapi milik semua rakyat," tutur Sunanto.
Lebih lanjut dalam menyikapi hasil putusan Mahkamah Konstitusi nantinya pun semua pihak harus patuh dan menghormati keputusannya. Terlebih MK merupakan makanisme terukur yang disediakan untuk sengketa pemilu.
"Ukurannya bukan menang atau kalah tetapi prosesnya itu ada atau tidak. saya harap pihak pihak yang memunculkan wacana disintegrasi tersebut dapat menahan diri untuk membangun bangsa kedepannya," pungkas Sunanto. (OL-1)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved