Sudahi Akrobat Politik, Saatnya Menatap Masa Depan

PEMILIHAN umum Indonesia telah usai sejak 17 Mei 2019. Setelah 17 Mei 2019, segenap rakyat Indonesia mestinya tidak lagi larut dalam polarisasi dan ketegangan politik dan mulai kembali menggeluti kehidupan normal sehari-hari. Namun, manuver-manuver politik menaikkan tensi di tingkat masyakat.

"Kami dari kelompok Santri Merah Putih sangat prihatin dan tak rela ketegangan pasca pemilu ini kian berlarut-larut sehingga menimbulkan kerugian jiwa ataupun materi serta meninggalkan warisan yang buruk bagi kehidupan demokrasi dan berbangsa di masa mendatang," ujar Ketua Sekretaris Santri Merah Putih, Emiel Shamsuddin Ruchul Ma'ani, lewat keterangan resminya, Selasa (28/5).

Baca juga: Bantuan Sembako, Bentuk Apresiasi untuk Petugas di DPR RI

Pihaknya mengimbau semua elit politik untuk menghormati kesucian bulan Ramadan, utamanya dengan lebih mengendalikan diri baik secara lisan maupun tindakan, secara online maupun offline, di dunia maya maupun nyata.

"Mengutuk segala bentuk provokasi dan mobilisasi massa yang dapat menodai dan mencemari kekhidmatan bulan puasa dan menganggap hal tersebut sebagai tidakan pengecut dan tidak berakhlak," tandasnya.

Ia juga mengutuk segala tindakan kekerasan yang telah berakibat pada kerugian harta maupun jiwa sebagian rakyat Indonesia, terutama mereka yang tidak sepenuhnya paham dan mengerti manuver politik di tingkat elit.

"Mengapresiasi kerja keras aparat kepolisian dan tantara dalam menjaga keamanan dan ketertiban bangsa pasca pemilu, terutama dengan mengantisipasi meluasnya ancaman kekerasan, kerusuhan, maupun tindak terorisme," paparnya.

Baca juga: Tuntutan Dinilai Berlebihan, Pengacara Ratna Ajukan Pledoi

Ia mendukung penuh komitmen aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas segala rencana dalam menyelesaikan kompetisi dan perselisihan politik.

"Mengajak semua pihak untuk kembali ke jalan yang benar, yakni jalur rule of law, serta legawa mempercayakan penyelesaian sengketa politik kepada lembaga-lembaga negara yang telah diberi kewenangan," pungkasnya. (RO/OL-6)