Setop Tebar Pesan Kebencian

DEMONSTRASI yang berujung kerusuhan pada 21 dan 22 Mei lalu di Jakarta mendapat sorotan berbagai kalangan. Peran elite dinilai penting agar aksi serupa tidak kembali terjadi.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mukti meminta seluruh elite politik untuk tidak lagi menyebarkan pesan-pesan yang membangun nuansa kebencian di masyarakat.

“Jangan ada lagi pernyataan-pernyataan yang disampaikan elite yang dapat menimbulkan kebencian satu sama lain,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu (25/5).

Menurutnya, sudah sepatutnya elite kembali bergandengan tangan untuk mendinginkan suasana pascapilpres. Ia prihatin atas peristiwa kerusuhan yang dilaukan pihak tak bertanggung jawab yang ingin mengacaukan keamanan ­masyarakat.

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly ­Asshiddiqie berharap masyarakat tidak kembali berdemonstrasi untuk merespons hasil Pilpres 2019. Pasalnya, pasangan calon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah bersepakat menempuh jalur hukum, yakni menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia menilai proses penyelesaian sengketa hasil penghitungan suara melalui mekanisme gugatan ke MK diharapkan menjadi pintu rekonsiliasi politik nasional. “Secara umum ada harapan rekonsiliasi akan terjadi. Pertama, kubu 02 sudah menempuh jalur hukum. Kedua, potensi rekonsiliasi dengan bertemu walaupun waktunya belum sekarang, tapi ada optimisme,” tukasnya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta semua pihak agar mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yakni keutuhan bangsa. Tidak perlu lagi ada agitasi ataupun propaganda yang menghasut untuk saling bermusuhan.

“Para elite politik maupun para tokoh bangsa harus mampu menjaga suasana teduh, jangan malah menambah keruh suasana,” pintanya.

Dia berharap selama proses hukum di MK tidak ada lagi pengerahan massa yang bisa memancing kekisruhan. Berikan kesempatan kepada para pengacara masing-masing serta hakim konstitusi untuk menyelesaikan secara konstitusional.

“Jika seperti ini (rusuh saat demonstrasi) terus, masyarakatlah yang akan menjadi korbannya. Apa pun putusan MK, wajib dihormati seluruh pihak,” kata politikus Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu.

Politik emosional

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai polarisasi yang terjadi saat ini cenderung penuh sentimen emosional. Hal itu tidak lepas dari perilaku elite di ruang publik.

“Alih-alih lebih memudahkan kita me-ngenali perbedaan gagasan dan ideologi yang dibawa, justru masyarakat dihadappan dengan pendekatan sentimen politik emosional,” sebut Titi.

Menurut dia, elite punya tanggung jawab moral dan hukum dalam mengedukasi publik. Elite semestinya bisa memandu masyarakat selaku pemilih untuk fokus pada politik substansial, seperti memberikan diskursus gagasan ataupun ide melalui dorongan yang kuat.

“Tetapi sayangnya justru elite kita, alih-alih bicara dan menarasikan idelogi dan gagasan, mereka justru menjadi bagian dari menguatnya sentimen emosional itu sendiri yang berujung pada polarisasi publik,” tukas Titi. (Gol/*/P-3)