Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
BELASAN organisasi masyarakat (Ormas) Islam bersepakat untuk tidak melakukan mobilisasi massa pada gerakan People Power. Persatuan dan kesatuan NKRI lebih penting dibandingkan pemaksaan kehendak.
"Kemarin kita menggelar buka bersama dan silaturahmi dengan sejumlah organisasi dan relawan. Mereka semua bersepakat untuk tidak melakukan mobilisasi massa pada 22 Mei nanti," kata Kapolres Karawang AKB Nuredy Irwansyah Putra kepada Media Indonesia, Sabtu (18/5).
Baca juga: Permadi Penuhi Panggilan Bareskrim
Sejumlah perwakilan ormas dan relawan yang hadir, dikatakan Nuredy, diantaranya adalah Ketua FPI Karawang Ust Hidayat, Ketua Banser Ade Permana, Ketua Relawan Prabowo-Sandi Elyasa Budianto, Ketua GPMK Yudi Kristanto, Ketua Aspika Irwan Taufik, Wali LPI Abdurohman.
"Lalu ada juga yang hadir Ketua PD Muhammadiyah Maman Kosman, Ketua Persis Uus Faturohman, FKUB Maskur, Ketua MUI Tajudin Nur dan Kepala Kemenag Sopian. Saya berterimakasih, para tokoh ini bersepakat tidak akan melakukan mobilisasi massa nanti," katanya.
Lanjut Kapolres, mereka juga menolak segala bentuk tindakan Inskonstitusional, pemaksaan kehendak yang dapat memecah-belah persatuan dan kesatuan serta siap menjaga keutuhan NKRI.
"Mereka bersepekat untuk menjaga stabiltas kemananan dan sama sama menjaga Indonesia khususnya Karawang dalam mendinginkan suasana menjelang Keputusan KPU RI khususnya dalam menolak menggunakan cara cara inskonstitusional demi Keutuhan Persatuan dan Kesatuan Rakyat Indonesia," pungkasnya. (OL-6)
People power haruslah memiliki dasar atau alasan yang cukup meyakinkan bagi kekuatan atau elemen masyarakat untuk melakukan hal tersebut.
Pemerintahan yang ada dan sah saat ini sudah berjalan dengan baik, sehingga dirinya mewanti-wanti agar generasi muda jeli dan tidak mudah terprovokasi.
Penyebutan istilah people power dalam pengertian yang terjadi selama ini di beberapa negara di dunia, berarti menggulingkan pemerintahan yang sah.
Aksi peringatan tergulingnya diktator menjadi kali pertama sejak Marcos Junior menjabat pada Juni 2022.
Gerakan yang dianggap sebagai people power oleh sebagian kalangan itu, tidak punya urgensi yang jelas dilakukan pada Pemilu 2019.
Jaksa Agung memastikan penetapan tersangka murni hukum dan hanya kebetulan berada di tahun pemilu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved