Ruang Diskusi Publik di Kampus Perlu Diperbanyak

MELAMBANNYA peran kaum muda dalam wilayah politik dan partispasi publik harus segera dicari solusinya. Salah satu upaya membangun optimisme itu dengan memperbanyak ruang diskusi publik di kampus-kampus.

"Ruang-ruang untuk merangkul anak muda ke wilayah kultur kebudayaan, kebangsaan ini yang harus dimunculkan lagi," ujar Ketua Umum PB HMI Saddam Jihad disela-sela diskusi Pemuda Mana Suaramu, di Jakarta, Sabtu (11/5).

Menurut dia, semua pihak termasuk pemerintah dan parpol harus punya kesamaan paradigma dan frekuensi tentang apa yang dimaknai suara anak muda. Itu karena sejauh ini ruang publik mendikotomi pengabdian sosial menjadi tidak terlihat dengan adanya ruang-ruang politik.

"Ketika pengabdian sosial diintimidasi oleh argumentasi-argumentasi politik ini akan berbahaya. Namun kita harus mengapresiasi anak muda tidak senyap sebetulnya, real di masyarakat. Oleh karena itu kita harus membangun optimisme anak muda. Artinya, ruang publik harus diisi oleh kepemimpinan anak muda," ungkapnya.

Baca juga: Remaja Butuh Ruang Diskusi Hadapi Intoleransi

Senada dikemukakan Ketua Umum GMNI Robayatullah Kusuma Jaya. Menurut dia, sikap kritis mahasiswa dan pemuda masih ada hingga hari ini. Hanya ruang gerak saja sebagai faktor utama yang membedakan perjuangan mahasiswa dulu dan sekarang.

Di era digitalisasi, terang dia, mahasiswa cenderung menyampaikan aspirasi maupun nalar berpikirnya lewat media sosial dan bukan turun ke jalan, seperti yang selalu dilakukan mahasiswa dan pemuda di era sebelumnya.

"Sehingga dengan aktifnya bermedia sosial, berteknologi, justru ini akan memberikan sumbangsih positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan memberikan pemahaman melalui medsos ini saya rasa akan lebih cepat persebaran informasinya," tuturnya.

Apabila realitasnya pemuda dan mahasiswa dianggap acuh terhadap politik, sambung dia, persoalan tersebut tentu menjadi bahan kritik kepada parpol dan elite politik yang kurang gencar memberikan pendidikan politik di dunia kampus.

"Contoh, pendidikan politik hanya diberikan jelang pesta demokrasi, itu menjadi catatan. Tidak pernah pendidikan politik diberikan di luar jadwal, di mana pesta demokrasi di mulai. Itu jarang kita temukan," tukas dia.(OL-5)