Biaya Pindah Ibu Kota Bisa Pakai Skema Tukar Guling

SEJUMLAH opsi pembiayaan muncul dalam rencana pemindahan ibu kota negara. Pemerintah pun memastikan tidak akan memaksakan mendanai seluruh kegiatan tersebut dengan APBN.

Salah satu pilihan pembiayaan yang mengemuka ialah dengan skema tukar guling. Dengan skema tersebut, pemerintah bisa menukar barang, dalam hal ini gedung-gedung yang nantinya akan ditinggalkan, dengan gedung-gedung yang ada di lokasi tujuan.

"Misalnya, nanti ada kementerian yang pindah. Kita bisa tukar gedung kementerian itu dengan yang di tujuan. Toh nanti pusat bisnis juga kan masih di Jakarta," ujar Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono di kantornya, Jakarta, Jumat (10/5).

Baca juga : DPR Akan Bentuk Pansus Pemindahan Ibu Kota

Kendati demikian, ia mengatakan semua opsi masih harus dikaji secara matang terutama dari aspek hukum.

Hal tersebut harus dilakukan guna meminimalkan risiko kesalahan atau kerugian atas tindakan yang diambil.

Di luar itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dasar, sanitasi hingga permukiman.

"Itu semua harus dipikirkan karena akan ada pemindahan 1,5 juta orang dari ASN dan TNI," tuturnya.

Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, pemerintah memproyeksikan biaya pemindahan ibu kota mencapai Rp466 triliun. Namun pemerintah memastikan tidak dapat menanggung seluruh pengeluaran itu dengan APBN. (OL-8)