Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

Tak Sepakat Ibu Kota Pindah ke Luar Jawa, Fahri Usul Pulau Seribu

Damar Iradat
07/5/2019 10:22
Tak Sepakat Ibu Kota Pindah ke Luar Jawa, Fahri Usul Pulau Seribu
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kanan) dan Fadli Zon (kiri) memberikan keterangan kepada media saat tiba di Rutan Cipinang(ANTARA FOTO/Putra Haryo Kurniawan)

PEMINDAHAN ibu kota negara disebut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah harus sesuai dengan konsep negara maritim. Ia mengusulkan agar ibu kota dipindah ke Kepulauan Seribu. Hal itu langsung disampaikannya kepada Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro saat menghadiri buka puasa bersama di Istana Negara.
 
"Tadi saya ngomong juga sama Menteri Bappenas, pakai lah konsep maritim. Justru ibu kota itu dipindahkan ke pinggir. Maka saya mengusulkan dipilih lah seperti Pulau Seribu," kata Fahri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5).

Menurut Fahri, hal itu lebih masuk akal lantaran Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi selalu menggaungkan konsepsi negara maritim. Fahri juga tidak sepakat jika ibu kota dipindah ke luar Pulau Jawa.
 
Fahri menyebut pemindahan keluar Pulau Jawa akan memakan banyak biaya. Di sisi lain, konsep ibu kota yang digagas Presiden Soekarno saat memilih Jakarta menjadi ibu kota negara juga sudah tepat.

Baca juga: Dukung Pemindahan Ibu Kota, DPR Tunggu Hasil Kajian Bappenas

Fahri memaparkan konsep Jakarta sebagai ibu kota yang digagas Bung Karno meniru Washington DC di Amerika Serikat. Oleh karena itu, akan lebih baik jika pemerintah membuat kantor pemerintahan yang tidak terlalu jauh dari Jakarta.
 
"Jadi sebenarnya (Jakarta) sudah merupakan konsep Bung Karno tentang ibu kota, apalagi yang mau kita ubah. Tapi, kalau mau bikin kantor silakan cari dekat dekat sini, dulu Pak Harto mau bikin ke Jonggol, tapi Jonggol sudah gagal," tutur dia.
 
Fahri juga menilai isu pemindahan ibu kota ini sengaja dilempar ke publik jelang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2019. Oleh karena itu, ia tidak ingin menanggapi terlalu serius isu ini.
 
"Tapi ini kan presiden baru lempar bola ya, mau digocek-gocek terlalu jauh rada-rada ngeri-ngeri sedap juga ini. Karena ini kan orang lagi menjelang proses akhir Pemilu, Pilpres kita kan, akan ada pengumuman KPU tanggal 22, itu harus kita pegang dulu, jangan ke mana-mana," tegas Fahri.
 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan rencana pemindahan ibu kota di hadapan sejumlah pimpinan lembaga negara. Jokowi memastikan keseriusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota keluar pulau Jawa.
 
"Mumpung ketemu dengan ketua dan pimpinan lembaga-lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota. Kami serius dalam hal ini," kata Jokowi saat buka bersama pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Senin (6/5).
 
Rencana pemindahan ibu kota di era kepemimpinan Jokowi ini sudah dibahas secara internal sejak tiga tahun lalu. Bappenas juga sudah mengkaji lebih detail dalam 1,5 tahun terakhir.
 
Salah satu pertimbangan pemerintah untuk memindahkan ibu kota yakni soal kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Saat ini, Pulau Jawa sudah dihuni oleh sekitar 57% dari total penduduk Indonesia.(medcom.id/OL-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya