Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMINDAHAN ibu kota negara disebut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah harus sesuai dengan konsep negara maritim. Ia mengusulkan agar ibu kota dipindah ke Kepulauan Seribu. Hal itu langsung disampaikannya kepada Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro saat menghadiri buka puasa bersama di Istana Negara.
"Tadi saya ngomong juga sama Menteri Bappenas, pakai lah konsep maritim. Justru ibu kota itu dipindahkan ke pinggir. Maka saya mengusulkan dipilih lah seperti Pulau Seribu," kata Fahri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5).
Menurut Fahri, hal itu lebih masuk akal lantaran Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi selalu menggaungkan konsepsi negara maritim. Fahri juga tidak sepakat jika ibu kota dipindah ke luar Pulau Jawa.
Fahri menyebut pemindahan keluar Pulau Jawa akan memakan banyak biaya. Di sisi lain, konsep ibu kota yang digagas Presiden Soekarno saat memilih Jakarta menjadi ibu kota negara juga sudah tepat.
Baca juga: Dukung Pemindahan Ibu Kota, DPR Tunggu Hasil Kajian Bappenas
Fahri memaparkan konsep Jakarta sebagai ibu kota yang digagas Bung Karno meniru Washington DC di Amerika Serikat. Oleh karena itu, akan lebih baik jika pemerintah membuat kantor pemerintahan yang tidak terlalu jauh dari Jakarta.
"Jadi sebenarnya (Jakarta) sudah merupakan konsep Bung Karno tentang ibu kota, apalagi yang mau kita ubah. Tapi, kalau mau bikin kantor silakan cari dekat dekat sini, dulu Pak Harto mau bikin ke Jonggol, tapi Jonggol sudah gagal," tutur dia.
Fahri juga menilai isu pemindahan ibu kota ini sengaja dilempar ke publik jelang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2019. Oleh karena itu, ia tidak ingin menanggapi terlalu serius isu ini.
"Tapi ini kan presiden baru lempar bola ya, mau digocek-gocek terlalu jauh rada-rada ngeri-ngeri sedap juga ini. Karena ini kan orang lagi menjelang proses akhir Pemilu, Pilpres kita kan, akan ada pengumuman KPU tanggal 22, itu harus kita pegang dulu, jangan ke mana-mana," tegas Fahri.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan rencana pemindahan ibu kota di hadapan sejumlah pimpinan lembaga negara. Jokowi memastikan keseriusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota keluar pulau Jawa.
"Mumpung ketemu dengan ketua dan pimpinan lembaga-lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota. Kami serius dalam hal ini," kata Jokowi saat buka bersama pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Senin (6/5).
Rencana pemindahan ibu kota di era kepemimpinan Jokowi ini sudah dibahas secara internal sejak tiga tahun lalu. Bappenas juga sudah mengkaji lebih detail dalam 1,5 tahun terakhir.
Salah satu pertimbangan pemerintah untuk memindahkan ibu kota yakni soal kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Saat ini, Pulau Jawa sudah dihuni oleh sekitar 57% dari total penduduk Indonesia.(medcom.id/OL-5)
Pemindahan Ibu Kota tidak akan banyak menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta seperti banjir, macet, dan kekumuhan.
Lokasi lahan calon ibu kota baru tersebut saat ini dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bukan di Sumatra di ujung barat atau Papua di ujung timur, melainkan di tengah-tengah.
Pemindahan ibu kota negara mempertimbangkan masa depan Indonesia pada 2030 yang diprediksi menjadi kekuatan perekonomian keempat di dunia
Wacana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya sudah ada sejak era pemeintahan Presiden Soekarno.
Jakarta dianggap sudah tidak memadai sebagai pusat pemerintahan, melainkan lebih tepat sebagai pusat bisnis.
Ada 10 syarat yang diajukan Bappenas mengenai calon ibu kota baru Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved