Pemerintah tidak Menoleransi Pelanggaran Hukum Pascapemilu

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan pemerintah tidak menoleransi pelbagai aksi yang cenderung melanggar hukum maupun mengganggu ketertiban dan keamanan nasional.

Menurut dia, realitas yang terjadi selama pelaksanaan pesta demokrasi itu justru membuat masyarakat tidak nyaman. Apalagi, saat ini banyak hinaan, cacian, ancaman, serta ajakan untuk menempuh cara-cara inkonstitusional.

"Dan kita harus tegas, pemerintah harus tegas. Agar apa? Agar di Bulan Suci Ramadan ini tidak terganggu dengan hal-hal yang justru menodai kesucian Ramadan. Ini bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk menjaga ketertiban, keamanan, menjaga tegaknya NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945," tegas Wiranto.

Wiranto menyampaikan hal itu sebelum memimpin rapat koordinasi tingkat menteri terkait pelaksanaan hukum pascapemilu, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5).

Baca juga: Polisi Temukan Ribuan Formulir C1 di Menteng

Hadir pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Kominfo Rudiantara, Wakil Kepala Polri Komjen Ari Dono Sukmanto, dan sejumlah penjabat kementerian terkait.

"Ada hasutan yang nyata-nyata sudah mengarah pada sesuatu yang membuat keamanan nasional terganggu, membuat kenyamanan masyarakat terganggu, dan yang membuat kegiatan-kegiatan dalam rangka pemilu ini menjadi terganggu," kata Wiranto.

Rapat koordinasi tersebut bertujuan menegaskan mana aksi yang jelas melanggar hukum dan harus ditertibkan. Pemerintah pun, imbuh dia, tidak ragu menindak para pelanggar hukum.

"Ini merupakan suatu peringatan bagi pihak-pihak tertentu. Jangan seenaknya di negeri yang berlandaskan hukum ini membuat sesuatu yang justru menabrak hukum dan menganggu ketertiban dan keamanan nasional," pungkasnya. (OL-2)