KPK Diminta tidak Terpengaruh Kepentingan Partai

KOMITE Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) menuding ketidak netralan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan penegakan hukum. Ini terkait dengan kedekatan penyidik senior KPK Novel Baswedan terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu pada Pemilihan Umum 2019 ini.

Koordinator Aksi Kapak, Hayum Talahu, mengatakan, saat ini tengah berkembang rumor di ruang publik bahwa KPK ditunggangi kepentingan politik yang menyebabkan masyarakat meragukan independensinya sebagai lembaga antirasywah.

"Sudah menjadi rahasia umum, Novel Baswedan mendapat perhatian khusus dari kubu oposisi. Anehnya sampai saat ini belum ada penjelasan dan klarifikasi dari KPK terkait salah satu penyidik seniornya itu," kata Hayum, Jumat (3/5), menanggapi aksi unjuk rasa Kapak di depan Gedung KPK Jakarta, kemarin.

Tidak hanya itu, menurut dia, masih banyak indikasi ketidaknetralan penyidik-penyidik KPK lainnya yang berada dalam barisan Novel Baswedan yang teredus berafiliasi dengan Partai Gerindra.

"Tentu kita ingat ketika Jubir BPN Prabowo Sandi, Andre Rosiade, memberi bocoran kepada wartawan bahwa jika Prabowo menang di Pilpres 2019, Novel Baswedan atau Bambang Widjojanto akan menjadi Jaksa Agung," ujar Hayum.

Baca juga: Syukuran Pilpres Aman, Relawan Jokowi-Amin Santuni Anak Yatim

Selain itu, lanjut dia, Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, Fadli Zon, juga membenarkan bahwa Novel sudah lama dekat dengan capres 02, Prabowo Subianto. Begitu pula dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang mengatakan Novel  adalah 'orang kita' atau dalam konteks orang Partai Gerindra.

Fenomena itu jelas sangat meresahkan, karena selama ini masyarakat berharap KPK menjaga independensinya.

"Jangan KPK ditunggangi dan diperalat kekuatan partai politik tertentu untuk mengkriminalisasi lawan politiknya dengan isu atau kasus korupsi," pungkas Hayum. (RO/OL-1)