Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
RENCANA pemindahan ibu kota kembali disuarakan dan dibahas Presiden Joko Widodo. Lokasi di luar Pulau Jawa menjadi pilihan utama untuk menggantikan Jakarta.
Menanggapi rencana tersebut, Komisi II DPR mengatakan mendukung selama perencanaan dilakukan dengan baik. Jakarta dianggap sudah tidak memadai sebagai pusat pemerintahan, melainkan lebih tepat sebagai pusat bisnis.
"Sudah dari 2017-2018 begitu ada wacana dari presiden untuk menghidupkan kembali rencana pemindahan ibu kota saya mendukung. Karena memang kondisi Jakarta sebagai ibu kota negara, sebagai pusat bisnis itu sekarang ini sudah tidak memadai," ujar Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali dalam keterangan resmi, Selasa (30/4).
Zainuddin mengatakan, tingkat kemacetan, kebutuhan akan hunian, dan lain-lain di Jakarta sudah sangat buruk. Sudah saatnya dilakukan pemisahan antara pusat pemerintahan dan pusat bisnis.
"Kita belajar dari negara-negara lain yang akhirnya memisahkan antara pusat pemerintahan dan pusat bisnisnya. Tetangga kita yang paling dekat saja Malaysia pemerintahannya di Putra Jaya kemudian bisnisnya di Kuala Lumpur," ujar Zainuddin.
Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Mengerucut ke Kalimantan
Ia mengatakan meski baru rencana dan membutuhkan proses panjang, ia berharap bila kembali terpilih jadi Presiden, Jokowi berani segera memulai rencana tersebut.
"Memang belum tentu akan selesai pada periode ini. Tapi misalnya beliau diputuskan oleh KPU menjadi pemenang dan akhirnya dilantik untuk periode kedua kalinya. Beliau harus berani memulai itu, nanti apakah sampai selesai periode keduanya bisa terlaksana, itu kita lihat perkembangannya," ujar Zainuddin.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi mengatakan memindahkan ibu kota merupakan sebuah keinginan lama. Jika sekarang ada keberanian itu merupakan hal yang baik. Namun, keputusan itu harus dipersiapkan dengan sangat matang.
"Keputusan memindah ibu kota pemerintahan harus dibarengi dengan kajian mendalam termasuk menyiapkan RTRW (rencana tata ruang wilayah) dan RDTR (rencana detail tata ruang) agar tidak mengulang kesalahan Jakarta," ujar Baidowi.
Mulai dari sistem tata letak perkantoran, infrastruktur, sistem transportasi, serta aspek keamanan. Pemindahan ibu kota harus jadi solusi bukan menjadi beban baru bagi Indonesia nantinya. (OL-2)
Pentingnya peran pengusaha muda dalam menciptakan ekosistem ekonomi baru yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing global.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta terus menunjukkan komitmennya dalam membangun kota yang modern, efisien, dan inklusif melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Pemprov Jakarta terus mengupayakan berbagai program dan kegiatan agar anak-anak Jakarta tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak
Proyek ini merupakan langkah nyata untuk memperluas kehadiran BWH Hotels di Indonesia dan mendukung pertumbuhan destinasi wisata dan bisnis di kawasan TB Simatupang, Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkap upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan ruang berekspresi bagi masyarakat, khususnya siswa-siswi.
Adapun garis kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 lebih tinggi dari nasional yakni Rp609.160 per kapita per bulan.
Masalah di mana lokasi ibu kota pun belum ada keputusan. Karena semua masih dalam pengkajian secara detail.
Publik diingatkan agar tidak berspekulasi di daerah mana yang akan menjadi lokasi pemindahan ibu kota negara. Hal ini untuk menghindari kerugian.
RENCANA Presiden Joko Widodo (Jo-kowi) memindahkan ibu kota diyakini bakal terwujud. Hal itu didasari dari sejumlah capaian Jokowi selama memimpin negara.
Perlu diwaspadai juga kebakaran hutan jika pusat pemerintahan dipindah ke Kalimantan.
Pemimpin yang punya kemampuan berpikir jauh kedepan, sekaligus mampu merealisasikannya.
Terlibatnya arsitek untuk menentukan kebutuhan kota pengganti Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved