Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
RENCANA pemindahan ibu kota kembali disuarakan dan dibahas Presiden Joko Widodo. Lokasi di luar Pulau Jawa menjadi pilihan utama untuk menggantikan Jakarta.
Menanggapi rencana tersebut, Komisi II DPR mengatakan mendukung selama perencanaan dilakukan dengan baik. Jakarta dianggap sudah tidak memadai sebagai pusat pemerintahan, melainkan lebih tepat sebagai pusat bisnis.
"Sudah dari 2017-2018 begitu ada wacana dari presiden untuk menghidupkan kembali rencana pemindahan ibu kota saya mendukung. Karena memang kondisi Jakarta sebagai ibu kota negara, sebagai pusat bisnis itu sekarang ini sudah tidak memadai," ujar Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali dalam keterangan resmi, Selasa (30/4).
Zainuddin mengatakan, tingkat kemacetan, kebutuhan akan hunian, dan lain-lain di Jakarta sudah sangat buruk. Sudah saatnya dilakukan pemisahan antara pusat pemerintahan dan pusat bisnis.
"Kita belajar dari negara-negara lain yang akhirnya memisahkan antara pusat pemerintahan dan pusat bisnisnya. Tetangga kita yang paling dekat saja Malaysia pemerintahannya di Putra Jaya kemudian bisnisnya di Kuala Lumpur," ujar Zainuddin.
Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Mengerucut ke Kalimantan
Ia mengatakan meski baru rencana dan membutuhkan proses panjang, ia berharap bila kembali terpilih jadi Presiden, Jokowi berani segera memulai rencana tersebut.
"Memang belum tentu akan selesai pada periode ini. Tapi misalnya beliau diputuskan oleh KPU menjadi pemenang dan akhirnya dilantik untuk periode kedua kalinya. Beliau harus berani memulai itu, nanti apakah sampai selesai periode keduanya bisa terlaksana, itu kita lihat perkembangannya," ujar Zainuddin.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi mengatakan memindahkan ibu kota merupakan sebuah keinginan lama. Jika sekarang ada keberanian itu merupakan hal yang baik. Namun, keputusan itu harus dipersiapkan dengan sangat matang.
"Keputusan memindah ibu kota pemerintahan harus dibarengi dengan kajian mendalam termasuk menyiapkan RTRW (rencana tata ruang wilayah) dan RDTR (rencana detail tata ruang) agar tidak mengulang kesalahan Jakarta," ujar Baidowi.
Mulai dari sistem tata letak perkantoran, infrastruktur, sistem transportasi, serta aspek keamanan. Pemindahan ibu kota harus jadi solusi bukan menjadi beban baru bagi Indonesia nantinya. (OL-2)
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Kasus pencatutan KTP dalam Pilkada Jakarta kali ini ialah perkara serius, amat serius.
Acara ini menjadi yang terbesar dalam rangkaian UIQ Universe dengan lebih dari 1.400 pelanggan hadir untuk menyambut resmi kehadiran UIQ di pasar Indonesia.
Saat berlari, tubuh melepaskan tidak hanya cairan melalui keringat, tetapi juga mineral penting seperti kalsium, magnesium, natrium, dan kalium.
Pemindahan Ibu Kota tidak akan banyak menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta seperti banjir, macet, dan kekumuhan.
Lokasi lahan calon ibu kota baru tersebut saat ini dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bukan di Sumatra di ujung barat atau Papua di ujung timur, melainkan di tengah-tengah.
Pemindahan ibu kota negara mempertimbangkan masa depan Indonesia pada 2030 yang diprediksi menjadi kekuatan perekonomian keempat di dunia
Wacana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya sudah ada sejak era pemeintahan Presiden Soekarno.
Ada 10 syarat yang diajukan Bappenas mengenai calon ibu kota baru Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved