Pemindahan Ibu Kota Mengerucut ke Kalimantan

PEMERINTAH memantapkan rencana pemindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa, yakni ke Kalimantan. Selain pertimbangan ­padatnya Pulau Jawa, pemindahan ibu kota juga demi pemerataan pembangunan.

“Dalam membicarakan soal ini (pemindahan ibu kota negara), kita tidak boleh hanya berpikir yang sifatnya jangka pendek. Kita harus berbicara kepentingan lebih besar untuk bangsa, negara, dan kepentingan jangka panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global,” tutur Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Menurut Presiden, selain kepadatan penduduk, ­masalah kemacetan dan bencana di Pulau Jawa juga menjadi pertimbangan pemindahan ibu kota negara.

Gagasan pemindahan ibu kota negara, lanjut Jokowi, sudah muncul sejak era pemerintahan Presiden ­Soekarno, Soeharto, dan presiden-presi-den selanjutnya. Namun, gagasan tersebut selalu timbul tenggelam.

Jokowi menegaskan ide pemindahan pusat ­pemerintahan sesungguhnya sudah dilakukan banyak negara lain.  

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan pertimbangan rasional terkait dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ialah untuk mengurangi beban Jakarta, Jabodetabek, dan Pulau Jawa yang saat ini menanggung hampir 50% ekonomi Indonesia.

“Selain itu, mendorong pemerataan ekonomi ke ­Indonesia bagian timur, mengubah mindset, supaya lebih Indonesia-sentris. Jika nantinya diambil keputusan untuk pemindahan ibu kota, Bappenas menawarkan opsi jangka waktu 5 tahun dan 10 tahun,” imbuhnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono juga mengungkapkan pemerintah memilih opsi memindahkan ibu kota pemerintah ke luar Pulau Jawa dengan kebutuhan lahan 40 ribu hektare jika seluruh aparatur sipil negara (ASN) berpindah ke kawasan baru.

Disambut baik
Rencana pemindahan ibu kota negara disambut baik berbagai pihak asalkan mimpi besar itu dikaji secara matang. “Ibu kota sebagai pusat pemerintahan akan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan kerja presiden, menteri, dan jajarannya. Namun, perencanaan tersebut harus dibarengi dengan strategi pembangunan di luar Jawa yang matang,” ujar mantan Dirjen Otonomi Daerah Djohermansah ­Djohan.

Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pemindahan ibu kota negara akan memperkuat posisi geopolitik Indonesia dalam membangun poros maritim dunia.

“Pemindahan ibu kota juga memertimbangkan arah masa depan Indonesia yang mana pada 2030 diprediksi menjadi kekuatan perekonomian keempat di dunia,” ujarnya.

Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, dengan perencanaan yang matang, bukan sesuatu yang sulit untuk mewujudkan pemindahan itu. Indonesia pun, ujarnya, akan semakin punya posisi penting dalam percaturan dunia. (Ata/*/X-7)