Pengamat Sebut Jokowi-Ma'ruf tidak Perlu Tambah Koalisi Lagi

ISU keretakan kubu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kian merebak di masyarakat. Bahkan, partai koalisi pengusungnya yakni Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional dikabarkan akan berbelok haluan ke kubu paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, menilai pertambahan koalisi ke kubu 02 Jokowi-Ma'ruf tidak signifikan untuk dilakukan, malahan dapat berpotensi terjadinya politik transaksional dan iklim berpolitik yang oportunistik.

"Keinginan Demokrat dan PAN untuk ikut koalisi pemenang pemilu tidak harus dipenuhi, karena tidak hanya berpotensi politik transaksional tapi juga menjadikan parpol dan politisi kita oportunistik," ujar Haris memberikan keterangan pada Minggu (28/4).

Menurut Haris, hal tersebut tidak diperlukan karena Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Jokowi-Ma'ruf sudah mengantongi perolehan suara yang cukup untuk mendukung jalannya pemerintahan ke depan.

Baca juga: Beda Hasil Real Count Bengkulu dalam Rentang Margin of Error

"Jika memenangkan Pilpres (Pemilihan Umum Presiden) 2019, Jokowi-Amin sebaiknya tidak menambah atau memperbesar koalisi. Suara koalisi pengusung di DPR lebih dari 60% sudah cukup untuk mendukung efektivitas pemerintahan hasil pemilu," terang Haris.

Selain itu, Haris menilai keberadaan oposisi juga diperlukan demi menjaga kelangsungan iklim demokrasi yang sehat. Sehingga ia menilai tak perlu ada perpindahan maupun pertambahan koalisi lagi di pihak Jokowi-Ma'ruf.

"Argumen lain, demokrasi yg sehat membutuhkan kekuatan oposisi yang signifikan," pungkas Haris.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan, menyebut peluang pindah ke koalisi Jokowi-Ma'ruf terbuka. Ia mengaku bahwa sudah ada beberapa orang yang menyuarakan hal tersebut di internal partainya.

Untuk itu, Bara mengaku pihaknya akan menunggu pengumuman hasil akhir Pemilu 2019 dari Komisi Pemilihan Umum untuk menentukan kepastian langkah PAN selanjutnya. (OL-1)