Edukasi Politik Cegah Masyarakat Mudah Terprovokasi

EDUKASI politik pada masyarakat diakui selama ini masih minim dilakukan oleh berbagai pihak. Akibatnya, masyarakat hanya dijadikan target untuk mendulang suara dan mudah terprovokasi.

Pasca-Pemilihan Umum serentak 2019, ketegangan di masyarakat dinilai masih tinggi. Edukasi dianggap penting untuk membuat masyarakat tidak mudah terprovokasi dan mau menhargai proses penghitungan suara yang dilakukan KPU.

"Rakyat harus dididik berpolitik secara tepat dan benar. Selama ini hanya disuruh coblos dan memilih tapi tidak memahami sistemnya," ujar Wakil Ketua Lembaga Dakwah PBNU KH Wahid Nuruddin, dalam diskusi publik 'Mengawal Pemilu untuk Indonesia Damai', di DPP Projomac, Jakarta, Minggu, (28/4).

Wahid mengatakan, salah satu edukasi yang sangat diperlukan saat ini adalah agar masyarakat mau menghargai kinerja KPU dan perundang-undangan yang berlaku. Karena saat ini provokasi agar masyarakat bergerak dengan tidak mengikuti UU yang ada dianggap sangat riskan terjadi.

Baca juga: Parpol Koalisi Diprediksi akan Kuasai Semua Unsur Pimpinan DPR

"Diedukasi agar tetap berdemokasi harus pakai akhlak, berbangsa bernegara juga harus pakai kejujuran dan kebaikan. Mengedukasi untuk menghargai kinerja kpu dan mengikuti undang-undang," ujar Wahid.

Pengamat komunikasi politik, Trubus Rahardiansyah, mengatakan bahwa ketidaktahuan yang baik masyarakat soal politik kerap membuat mereka terprovokasi. Tidak jarang hal itu sebenarnya merugikan diri mereka sendiri.

"Masyarakat harus diedukasi agar jangan mau terpancing apalagi sampai menghina orang lain. Saat ini pelaporan bisa dilakukan dengan lebih mudah, khususnya dengan uu ITE. Kalau sudah terkena masalah masyarakat sendiri yang akan merugi," ujar Trubus.

Ia berharap di lingkungan masyarakat juga bisa saling mengedukasi orang-orang di sekitarnya. Dengan begitu persatuan dan perdamaian dapat terus tercipta.

"Untuk hasil pemilu serentak ini, masyarakat harus bisa paham untuk menghargai dan menunggu hasil kerja KPU. Begitupun kalau ada kecurangan agar di selesaikan melalui Bawaslu sesuai UU yang ada," tutur Trubus. (OL-1)