Polemik Pemilu 2019, PDIP: Putusan MK Jadi Sebabnya

PROSES Pemilu 2019 menimbulkan polemik dengan banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia karena kelelahan bekerja nonstop dalam perhitungan suara. Menurut Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, permasalahan tersebut muaranya pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

"Pemilu serentak ini hasil judicial review yang dilakukan teman-teman LSM yang akhirnya melucuti keberadaan dari pemilu itu sendiri. Ini titik awal dimana kompleksitas masalah di pemilu ini ada. Karena bagaimana pun ini sebuah produk yang riskan sekali. Kita akhirnya berbicara akibatnya. Penyebabnya tak pernah kita buka," ujarnya saat mengisi diskusi 'Silent Killer Pemilu Serentak' di D'Consulate Lounge, Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu (27/4).

Baca juga: Persoalan Manajemen Kepemiluan Jadi Sorotan Pemilu Serentak 2019

Efendi juga mengakui, dirinya bersama DPR bertanggung jawab dengan undang-undang Pemilu yang menimbulkan kompleksitas yang luar biasa. Pasalnya, apa yang tertuang dalam UU nyatanya dalam realitas ada yang di luar kendali, seperti jatuhnya korban dari petugas KPPS.

"Itu salah itu kami juga. Kita harus jujur ke bangsa Indonesia sebenarnya kepada rakyat, jangan jadi terbebani seperti sekarang. Sejak awal kita tak pernah jujur. Kita meletakan UU yang sulit dilaksanakan KPU. KPU sekarang mau diharapkan seperti apa lagi? Bayangkan korban begitu banyak, tapi manusia terbatas," jelas Efendi.

"Saya tak mengatakan keabsahan pemilu ini tidak sah. Kita harus beri tahukan ke publik, UU pemilu yang dirancang selama ini sebenarnya sudah normatif. Kita melakukan proses yang normal, sudah baik. Jadi kita melaksanakan aturan-aturan normal. Tapi pemilu ini ulah teman-teman di MK," pungkasnya. (OL-6)